P2TP2A Parepare Minim Fasilitas

PUSAT Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang tersebar di beberapa daerah umumnya masih memiliki keterbatasan. Seperti kantor P2TP2A di Kota Parepare, Sulawesi Selatan tidak hanya minim ruang pelayanan tetapi juga sumber daya manusia (SDM).

Hal itu diungkapkan Sekretaris P2TP2A Kota Parepare Nilawati Ridha saat menerima kunjungan kerja Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PP dan PA) Yohana Yembise, Sabtu (6/8). Lantaran hal tersebut, menurutnya, layanan terpadu di P2TP2A menjadi tidak maksimal.

"Kantor kami selama ini nebeng dengan Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) Kemensos. Ini jadi kendala, kami kesulitan operasional," ujar Nila.

Di samping itu, ungkapnya, hanya ada satu petugas pemangku tata laksana yang mampu menangani beragam keluhan tentang perempuan dan anak. Pun keberadaan petugas medis untuk pelayanan korban kekerasan juga sangat terbatas.

"Masing-masing kita hanya punya satu. Kalau nanti dimutasi kita tidak punya lagi. Psikolog saja kita tidak ada, jadi kalau ada penanganan yang membutuhkan psikolog paling kami rujuk ke provinsi," tuturnya.

Padahal, kata Nila, dalam sehari, kantor P2TP2A sedikitnya harus melayani tiga sampai lima pelapor dengan kasus yang beragam. Namun, karena minimnya fasilitas kerap menjadi kendala, pemerintah baik pusat maupun daerah diharapkan hadir memberikan solusi.

Ia pun mengusulkan agar pemerintah bisa menyiapkan kantor khusus P2TP2A di Balai Ainun. Pasalnya, sejumlah pelayanan masyarakat mayoritas terpusat di sana sehingga memudahkan masyarakat untuk melapor ataupun meminta bantuan hukum oleh paralegal.

"Selayaknya lah layanan terpadu ini mendapat perhatian karena kami di sini juga seringkali menerima keluhan-keluhan dari daerah sekitar," tandasnya.

Mewakili Wali Kota Parepare, Ketua Tim Penggerak PKK Erna Rasyid Taufan menyatakan akan berupaya untuk memenuhi permintaan pengadaan kantor baru bagi P2TP2A di Balai Ainun. Bahkan bukan hanya satu ruangan, tetapi dua sekaligus dengan ruang layanan hukum oleh paralegal.

"Nanti saya sampaikan ke Pak Wali Kota. Kami pun melihat bahwa keberadaan P2TP2A ini memang sangat penting untuk melindungi para perempuan dan anak-anak kita," ucapnya.

Sementara itu, Menteri PP dan PA Yohana S Yembise menekankan pentingnya melindungi perempuan dan anak-anak demi keberlangsungan negara di masa depan. Apalagi hingga kini persoalan kekerasan masih merajalela sehingga butuh penanganan serius.

"Kami dari pusat akan memenuhi sarana dan prasarana yang kurang serta memberikan pelatihan kepada para konselor dan tenaga paralegal. Tidak hanya di Parepare, tapi P2TP2A seluruh Indonesia," pungkasnya.

Kendati demikian, Yohana berpesan agar tim dari P2TP2A dan tim RPTC dapat bekerja sama dengan baik baik melayani keluhan masyarakat secara bijak. Sehingga ke depan, tidak ada lagi laporan masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. (OL-3)