Pembebasan Lahan Tol Trans-Jawa Melambat

PEMBEBASAN lahan untuk jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, masih lambat. Bahkan, pembebasan lahan diprediksikan mundur dari target penyelesaian pada Agustus ini. Saat ini, pembebasan lahan baru mencapai 10,30% dari jumlah lahan yang dibutuhkan.

Dari pantauan Media Indonesia di pantura Jawa Tengah, terlihat geliat pembebasan lahan utuk jalan Tol Trans-Jawa mulai Brebes Timur menuju Semarang.

Dana yang dikucurkan untuk pembebasan lahan telah mencapai Rp1,2 triliun. Namun, hingga kini pembebasan lahan belum tuntas dan masih menyisakan ribuan bidang tanah yang harus dinegosiasikan antara pemilik lahan dan panitia pembebasan lahan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, Mukaromah Syakoer, membenarkan bahwa pembebasan lahan untuk pembangunan tol Trans-Jawa cukup alot. Sepanjang pantura Brebes-Semarang, hanya di Kabupaten Pekalongan yang percepatan pembebasan lahannya kecil. Hingga kini, baru 10,30% dari 2.158 bidang (1,1 juta meter persegi) pemilik tanah yang mendapat ganti rugi.

"Selebihnya masih dalam proses sehingga diperkirakan akan mundur dari target penyelesaian pada Agustus ini," terang Mukaromah, kemarin.

Berdasarkan data yang dihimpun, dari 23 desa yang terkena pembebasan lahan untuk Tol Trans-Jawa itu, baru lima desa yang terselesaikan. Artinya, masih ada 2.034 bidang (988.336 meter persegi) yang belum dapat terselesaikan.

Hal itu berbeda dengan Kota Pekalongan yang telah berhasil menyelesaikan pembebasan 96,28% dan hanya menyisakan dua bidang lahan, yakni berupa sekolah dan balai desa. Namun, Pemkot Pekalongan optimistis masalah tersebut segera terselesaikan dalam waktu dekat.

"Sesuai target dan hasil rapat di provinsi, kita rencanakan selesai akhir Agustus ini. Namun, mengingat banyaknya lahan yang belum terselesaikan, bahkan 1.403 bidang masih pada tahap inventarisasi, sangat sulit untuk percepatan," tambah Mukaromah.

Banyak kendala
Pada kesempatan sama, Sekretaris Pelaksana Pembebasan Lahan Jalan Tol Kabupaten Pekalongan Wahyudi Widodo mengatakan pembebasan lahan tol masih menemui banyak kendala. Selain masalah kepemilikan lahan yang belum jelas, lahan wakaf, lahan telah berpindah tangan, serta masalah tanah pengganti tanah desa.

"Pengumpulan data di lapangan cukup sulit, sehingga hal ini memakan waktu lama. Seperti tanah wakaf yang masih atas nama pribadi cukup banyak dijumpai di sini," ungkap Wahyudi Widodo.

Masalah pembebasan tanah yang dialami Pemkab Pekalongan telah diketahui Pemprov Jawa Tengah. Kepala Kanwil BPN Jawa Tengah Lukman Hakim membenarkan bahwa dari jumlah lahan yang akan dibebaskan untuk Tol Trans-Jawa pencapaian terkecil oalah Kabupaten Pekalongan.

"Kami akan melakukan berbagai upaya untuk terus mendorong seperti supervisi ke kantor BPN Kabupaten Pekalongan, sehingga akhir Agustus semuanya tuntas," tegasnya. (N-3)