Pemerintah Yakin Ada Tambang Liar di Tengah Laut

Wakil Bupati Karawang, Jawa Barat, Ahmad Zamakhsyari, menuding praktik penambangan pasir liar di tengah laut menyebabkan abrasi pantai utara Karawang yang merusak ratusan rumah warga di Dusun Pisangan Desa Cemerajaya, Kecamatan Cibuaya. "Iris kuping saya kalau tidak ada penambangan pasir ilegal. Para pengusaha mengambil kapal tongkang di tengah laut," ungkap Zamakhsyari kepada wartawan, Senin (1/8). Menurut dia, ada tiga perusahaan yang berupaya mengajukan izin penyedotan pasir di Karawang untuk kebutuhan reklamasi di Teluk Jakarta. "Ada sekitar 3 perusahaan, tapi tidak pernah pemerintah izinkan," ungkapnya. Ia mengungkapkan, karena mereka tidak diberi izin, aksi pertambangan pasir ilegal di tengah laut itu kemungkinan terus terjadi. "Kita akan panggil para pengusaha tersebut. Kalau misalnya ingin punya izin harus mereka siapkan uang sebesar Rp50 miliar untuk membuat penahan abrasi dan permukiman nelayan," terang dia.

Banjir pasang air laut atau rob menerjang permukiman warga di Desa Eretan Wetan, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Kuwu (kepala desa) Desa Eretan Wetan Edi Suhedi mendesak pemerintah untuk menormalisasi dua sungai di Desa mereka, yaitu Kali Mangun dan Kali Jajar. Banyaknya daerah aliran sungai (DAS) di Provinsi Bangka Belitung yang rusak akibat maraknya aktivitas penambang baik legal maupun ilegal mendapat perhatian khusus dari delapan kementerian. Delapan kementerian itu ialah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, Kementerian BUMN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Staf Ahli Menteri PU-Pera Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan, Khalawi Ahmad, mengatakan penandatanganan revitalisasi dan pengelolaan daerah sungai di Babel dilakukan untuk mencegah banjir dan mengembalikan kondisi air.