70% Pasien BPJS Adalah Perokok

MEMASUKI tahun ketiganya, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diprediksi masih mengalami defisit hingga Rp9 triliun. Demikian juga dengan mutu layanan JKN yang masih inferior karena iuran yang ditarik belum memenuhi nilai keekonomian.

Di sisi lain, sebanyak 70% pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan diketahui ialah perokok yang mengidap berbagai penyakit tidak menular (PTM) seperti ginjal, jantung, stroke, kanker, dan diabetes melitus.

“Pemerintah harus menaikkan anggaran untuk JKN. Menaikkan cukai rokok bisa jadi solusi,” kata Ketua Kongres Indonesian Health Economics Association (Ina HEA) ke-3 Laksono Trismantoro di Yogyakarta, kemarin.

Kepala Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat UI Hasbullah Thabrany mengatakan pemerintah dapat menaikkan harga cukai rokok dan rokok hingga 300%.

“Salah satu cara preventif ialah menaikkan pajak cukai rokok dan harga rokok, sebab 70% pasien BPJS memiliki riwayat akibat rokok,” cetusnya.

Kalau harga rokok mahal, imbuhnya, orang miskin tidak mampu membeli rokok. Akan tetapi, mereka bisa mengalihkan uang untuk membayar BPJS.

Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Pengeluaran Keuangan Purwianto menyebutkan total bantuan iuran yang disalurkan BPJS Kesehatan melalui anggaran Kemenkes sekitar Rp25,5 triliun atau kurang dari 25% dari total anggaran sebesar Rp110 triliun.
Dari bujet itu, imbuhnya, nilai belanja preventif tidak besar seperti sosialisasi gizi, posyandu, dan KB yang masih di bawah 1%.

Hasbullah menilai kecilnya anggaran preventif itu harus segera diperbaiki. “Preventif dan kuratif harus jalan bersama.” (Nda/N-4)