PUPR Kebut Dua Proyek Flyover di Sumsel

KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memulai pembangunan dua jalan layang (flyover) di Kota Palembang, Sumatra Selatan, yang berlokasi di Simpang Keramasan dan Simpang Bandara-Tanjung Api Api.

“Targetnya harus bisa dilewati pada akhir 2017 dan 100% selesai pada Maret 2018 nanti. Yang jelas sebelum Asian Games 2018 di Palembang,” ucap Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III, Thomas Setiabudi Aden, seusai penandatanganan kontrak paket pembangunan proyek jalan layang itu, kemarin.

Administrasi yang alot membuat pengerjaan mundur dari Maret menjadi Juli 2016. Untuk mengejar target, pihaknya menginstruksikan kepada para kontraktor, yakni PT Modern Widya Tehnical dan PT Wijaya Karya Tbk untuk bekerja ekstra.

Staf ahli gubernur bidang ekonomi dan keuangan Provinsi Sumatra Selatan, I Gusti Bagus Surya Negara mengatakan, sarana jalan dan jembatan yang ada di Palembang sangat penting dalam upaya pengembangan wilayah dan peningkatan ekonomi atau kesejahteraan rakyat.

“Dengan pembangunan dua flyover ini, dapat menghubungi dan melancarkan pergerakan lalu lintas wilayah dalam kota, terutama memecah kemacetan,” ucapnya.

Pembebasan lahan
Soal lahan, Plt Sekda Kota Palembang, Kurniawan mengatakan, jalan layang Simpang Keramasan berdiri di atas lahan milik negara. Berbeda dengan jalan layang Simpang Bandara-Tanjung Api Api yang melalui sejumlah lahan dan bangunan semipermanen warga Palembang.

“Sekitar 3.000 meter persegi yang terkena dampak pembangunan flyover Simpang Bandara-Tanjung Api Api. Ini yang akan kita bebaskan. Tahun ini ada dana APBD Rp9 miliar untuk pembebasan lahan ini,” imbuhnya.

Dari Yogyakarta, sekitar 40 dari ribuan kepala keluarga (KK) di kawasan terdampak pembangunan Bandara Kulonprogo, masih bersikeras menolak pembangunan bandara di Kecamatan Temon. “Mereka setuju dan bersedia dibayar ganti rugi lahan di penga-dilan,” kata Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo.

Sebaliknya, warga lain yang awalnya menolak secara frontal justru kini minta diukur lahan masing-masing karena mereka terkejut dengan nilai ganti rugi lahan yang di luar ekspektasi. “Ada masyarakat mendapat ganti rugi sebesar Rp6 miliar, bahkan Rp120 miliar.”

Terkait kereta cepat Jakarta-Bandung, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) di Karawang, Jawa Barat, mengaku belum pernah diajak bernegosiasi soal pembahasan pembebasan lahan.

Padahal, rencananya jalur kereta api cepat ini akan memakan lahan sepanjang Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Telukjambe milik Perhutani yang juga dikelola ribuan warga yang tergabung dalam LMDH.

Di sektor kelistrikan, PT PLN (Persero) bertekad akan menyelesaikan pembangunan pembangkit listrik berkspasitas 80.000 megawatt (Mw) dalam 10 tahun ke depan hingga 2025. Saat ini kapasitas pembangkit listrik secara nasional baru mencapai 53.585 Mw.

“PLN akan melakukan lompatan besar dalam pemenuhan kebutuhan listrik nasional,” terang Direktur Perencanaan Korporat PLN Nike Widyawati.

Ini juga yang ditunggu masyarakat berada di Daerah Otonomi Baru (DOB) di Kabupaten Pangan-daran, Jabar. Pasalnya, jumlah pemasangan listrik di sana baru menyentuh angka 20% dari 21.000 KK yang ada. (AU/CS/OL/AD/N-4)