Dana Bantuan Air Bersih Rp20 Miliar

GUBERNUR Jawa Tengah Ganjar Pranowo tidak akan mendiamkan jutaan jiwa warganya yang tinggal di 29 wilayah kabupaten krisis air bersih pada musim kemarau ini.

Tersedia anggaran dana bantuan air bersih Rp20 miliar.

"Ini sudah disiapkan, tinggal koordinasi daerah yang perlu dibantu," ujar Ganjar di Surakarta, kemarin.

Sejauh pemantauan BPBD Jawa Tengah, lanjut 'lurah Jateng' tersebut, daerah yang terkena dampak kekeringan selama dua bulan terakhir ini meliputi Jateng bagian selatan dan utara.

Wilayah utara terparah ialah Blora, Grobogan, dan Brebes.

Untuk Jateng selatan, wilayah Wonogiri, Sragen, dan Boyolali sangat terdampak kemarau, yang membuat ratusan ribu warga harus membeli air untuk mencukupi kebutuhan.

Yang jelas, lanjut Ganjar, Pemprov Jateng terus bergerak untuk menggelontorkan permohonan bantuan air bersih, dengan kawalan langsung dari BPBD.

"Ya, dana sebesar itu memang belumlah cukup, tetapi pasti bisa mengurangi beban warga yang telah bersusah payah membeli air. Bantuan dari swasta juga terus diusahakan, termasuk upaya dari para bupati," tandas Ganjar sekali lagi.

Pada bagian lain, menyinggung soal kemarau yang mengancam ketahanan tanaman pangan, Gubernur Jateng menegaskan pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pertanian, untuk mengupayakan pompa air dan pengangkatan air di wilayah tadah hujan.

Pemprov Jateng juga akan mengupayakan sumber air sumur artesis agar tanaman pangan yang sudah berjalan dapat diselamatkan dari kemungkinan puso.

Gubernur pun juga mencoba menyakinkan, meski wilayah yang dipimpinnya dalam kondisi kering, Jawa Tengah masih akan mengalami surplus beras.

Berkurang
Di Jawa Timur, kekeringan tahun ini tidak separah tahun lalu.

Bahkan, jumlah desa yang mengalami kekeringan malah berkurang.

"Tahun lalu jumlah desa yang mengalami kekeringan 849, saat ini hanya 711 desa, ada penurunan jumlah. Ini bagus," kata Gubernur Jatim Soekarwo di Surabaya, kemarin.

Menurutnya, dari jumlah itu, desa yang berlokasi lebih dari 3 kilometer dari ibu kota kabupaten menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.

Daerah berlokasi kurang dari 3 kilometer tanggung jawab pemerintah kabupaten.

Dijelaskan, untuk desa yang menjadi tanggung jawab provinsi saat ini tercatat sebanyak 541 desa, atau menyusut 83 desa jika dibandingkan dengan tahun lalu, 624 desa.

Yang menjadi tanggung jawab kabupaten sebanyak 170 desa, atau berkurang sebanyak 55 desa ketimbang tahun lalu, sebanyak 225 desa.

"Hari tanpa hujan untuk tahun ini sebenarnya lebih panjang karena mencapai enam bulan. Padahal, tahun lalu hanya empat bulan," katanya.

Meski begitu, sebanyak 197 embung yang masing-masing seluas 50 x 50 meter dengan kedalaman 4 meter telah selesai dibangun dan tersebar di beberapa desa langganan kekeringan.

"Embung-embung yang kita perbanyak sejak 2012 saat ini sudah berfungsi sehingga mampu mengurangi dampak kekeringan," ujarnya.

Di sisi lain, kekeringan mengancam sekitar 20 ribu hektare lahan perkebunan.

Imbasnya produksi teh dan kopi Jawa Barat pada tahun ini diperkirakan turun akibat kemarau berkepanjangan, jelas Kepala Dinas Perkebunan Jabar Arief Santosa, kemarin.

Produksi teh turun dari 1,5 ton teh per hektare menjadi 1,2 ton teh per hektare.

Produksi kopi terpangkas, dari 32 ribu ton per tahun menjadi 29 ribu ton per tahun. (Tim/N-2)