Pemerintah Siapkan Rp3,5 T Antisipasi Dampak El Nino

KEKERINGAN yang dibarengi dengan El Nino diprediksi akan berdampak pada sekitar 220 ribu hektare lahan sawah di Indonesia. Karena itu, pemerintah menyiapkan serangkaian skenario untuk mengantisipasi dampak El Nino yang diprediksi menguat mulai Agustus sampai November itu.

"Kita carikan jalan keluar. Yang paling penting adalah bagaimana menyelamatkan petani, selamatkan nelayan, dan juga bagaimana kebakaran hutan akibat El Nino bisa kita cegah bersama," kata Presiden Joko Widodo saat membuka rapat terbatas mengenai antisipasi dampak El Nino di Kantor Presiden, kemarin.

Sejumlah wilayah di Jawa, Bali, Sulawesi Selatan, Lampung, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat sudah dilanda kekeringan sejak Mei. Data Kementerian Pertanian menunjukkan sejak Januari-Juli 2015 sekitar 111 ribu hektare lahan kering, dengan 8.000 hektare di antaranya gagal panen.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo mengatakan, berdasarkan laporan dari Kementerian Pertanian, bila El Nino menguat, ada sekitar 220 ribu hektare lahan sawah yang terdampak dari total sekitar 8,1 juta hektare lahan yang ditanami. Laporan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menunjukkan sampai dengan 30 Juli 2015, kondisi air di delapan waduk utama masih normal, tetapi lima waduk utama lainnya mengalami defisit air.

"Kementerian PU-Pera memberikan jaminan bahwa waduk yang besar kondisinya masih normal dan siap mengerahkan 761 unit pompa air tanah untuk wilayah yang membutuhkan dan pendistribusian air bersih." Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan pihaknya sudah meminta kepala daerah untuk mengalihkan dana alokasi khusus APBN 2015 sebesar Rp2 triliun untuk membuat embung.

Selain itu, disiapkan sebanyak 20 ribu pompa air dan penyediaan sumur dangkal. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menambahkan, kementeriannya siap mengalihkan dana dari anggaran darurat untuk mengantisipasi penurunan produksi pangan akibat fenomena El Nino. "Itu akan dilakukan bila dana cadangan pangan tidak mencukupi," kata Bambang di Kemenkeu, kemarin.

Kementerian Keuangan menganggarkan Rp3,5 triliun untuk mengantisipasi penurunan produksi pangan akibat kekeringan berkepanjangan. Sementara itu, untuk jangka panjang, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan membangun seribu kanal demi menjaga kadar air dan mencegah kebakaran hutan kembali terjadi.

"Pembangunan kanal seperti pesan Presiden merupakan pendekatan pencegahan. Sudah ada dana Rp15 miliar, tetapi belum bisa dioperasikan oleh pemerintah daerah karena masih menunggu pedoman spesifik," kata Menteri LHK Siti Nurbaya.