Tiongkok Getol Buru Lahan Kalbar

LAHAN di Kalimantan Barat menjadi incaran investor asing. Gubernur Kalimantan Barat Cornelis menyebut Tiongkok ialah yang paling getol meminta sejumlah lahan pertanian di wilayahnya. "Dari Tiongkok beberapa kali meminta 10 ribu hektare, 20 ribu hektare. Tapi, saya tidak kasih," kata Cornelis saat membuka Rakor Dewan Ketahanan Pangan Kalimantan Barat, di Pontianak, Kalbar, Rabu (27/7). Kepada para calon investor tersebut, Cornelis menegaskan lahan di Kalbar memang luas, tapi tidak semua bisa dikelola. Ada banyak lokasi yang harus dipertahankan sebagai kawasan hutan untuk fungsi konservasi dan pelestarian habitat. "Banyak kawasan gambut dan hutan yang tidak boleh ditebang. Jadi, lahan di sini sudah habis," cetusnya. Ia menilai pelestarian kawasan konservasi berperan penting dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Selain menjadi sumber air bagi lahan pertanian dan peternakan, kawasan konservasi juga menjaga suhu, serangan hama, serta penyakit tanaman. Karena itulah, sebut Cornelis, Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Kalbar dianggap berperan penting dalam mempertahankan keamanan ketahanan pangan di Kalbar. Upaya menyukseskan swasembada pangan nasional juga menjadi salah satu tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kodim 0909 Sangatta di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Kalimantan Timur, misalnya, membantu pencetakan 7.000 ha lahan sawah di 18 Kecamatan, termasuk Kecamatan Kongbeng, Desa Miau Baru. Wakil Bupati Kutai Timur Kasmidi Bulang mengatakan ia bersyukur karena petani bisa melaksanakan pencetakan sawah baru dan panen raya. Di masa depan, ia berharap petani dapat memanfaatkan teknologi mesin.

"Tidak terlalu menguras tenaga, sehingga petani bisa melakukan kegiatan lain seperti beternak bebek dan sebagainya," katanya. Kemarin, Komandan Korem 074/Warastratama Kol Inf Maruli Simanjuntak datang ke Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, bersama sejumlah pengusaha untuk menyerahkan 10 ribu bibit pepaya california, 2.500 bibit srikaya, 2.800 bibit kelapa dan bibit trembesi. Korem 074/Warastratama juga berniat melibatkan petani dengan menggarap lahan tidur 1.600 ha di bawah pengelolaan Perum Jasa Tirta I. Bupati Wonogiri Joko Sutopo pun mengapresiasinya.

Pembicaraan serius
Data yang dimiliki Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron menyebutkan saat ini petani di Indonesia hanya menguasai sekitar 20% luas lahan sawah dari sekitar 7 juta ha. Sekitar 5,6 juta ha merupakan lahan garapan petani atau lahan itu milik orang lain. "Jika jumlah petani sekarang sebanyak 26 juta rumah tangga, berarti per kapita lahan pangan petani itu sekitar 0,3 ha-0,5 ha. Ini jadi masalah. Akhirnya, para petani lebih memilih menjual hasil produksi mereka ke tengkulak tanpa kepastian produksi dan harga," jelasnya di Sukabumi, Jabar.

Problem lain di luar lahan, hampir 60% sarana infrastruktur pertanian rusak. Belum lagi perubahan iklim dan terus turunnya minat generasi muda untuk bertani.
Hal tersebut menjadi pembicaraan serius di tingkat pemerintah pusat. "Negara seperti Jepang dan negara lainnya mulai back to basic. Masyarakatnya menyadari pertanian menjadi kekuatan besar perekonomian. Mereka mencari inovasi dan cara-cara baru yang menguntungkan dan ekonomis," jelasnya. (SY/WJ/BB/N-4)