Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan mewacanakan pembangunan moda
transportasi massal kereta layang (skytrain) dalam rangka mendukung
pembangunan Kota Metropolitan Banjarbakula.
Hal itu diungkapkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(Bappeda) Provinsi Kalsel, Ariadi Noor, Senin (24/4). "Kita mewacanakan
pembangunan kereta layang. Sudah ada calon investor dari Timur Tengah
(Dubai) yang tertarik dan sedang dilakukan studi kelayakannya," tuturnya.
Pembangunan Automated People Mover System (APMS) atau skytrain ini menyerupai kereta layang Bandara Soekarno Hatta, Jakarta. Di Kalsel
jalur kereta layang untuk tahap awal akan menghubungkan tiga kota yakni
Banjarmasin, Banjarbaru dan Martapura (Kabupaten Banjar) sepanjang 40
kilometer.
Dikatakan Ariadi pembangunan skytrain akan menghemat dari sisi
pembebasan lahan. Serta bagian dari pembangunan Kota Metropolitan
Banjarbakula yang meliputi lima daerah yaitu Kota Banjarmasin, Kota
Banjarbaru, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah
Laut.
"Kita menilai ini cukup memungkinkan sebagai alternatif transpotasi massal. Namun semua tergantung perhitungan kelayakan secara ekonomi dari calon investor," ujarnya.
Adapun perkiraan biaya pembangunan skytrain di Kalsel ini mencapai Rp15 triliun.
Pemprov Kalsel sejak beberapa tahun lalu telah mengusulkan kepada pemerintah pusat dan menawarkan sejumlah proyek skala besar guna menopang pembangunan IKN. Salah satunya adalah proyek pembangunan jalur kereta api sepanjang 215 kilometer menghubungkan Kota Banjarmasin-Kota Tanjung, Kabupaten Tabalong dengan biaya mencapai Rp25,7 triliun. (N-2)
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan membangun safe house atau rumah perlindungan bagi masyarakat korban kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Dinas Sosial Kalimantan Selatan akan mengoperasikan kapal penyelamatan pada 14 Agustus mendatang untuk penanganan bencana di perairan.
BPBD mengungkapkan bencana karhutla dan pemukiman mulai meningkat seiring kemarau beberapa pekan terakhir.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menargetkan penanganan kawasan kumuh seluas 380,5 hektare hingga 2026.
ULM Banjarmasin berencana membangun pusat penelitian lahan basah dan mangrove dunia seluas 621 hektare.
Saat ini, pelaksanaan imunisasi dosis pertama sedang berlangsung di seluruh wilayah Kalsel sejak 23 hingga 26 Juli 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved