Menanti Bantuan Kapal yang Tepat Sasaran

SEMANGAT Hamsah tak pernah surut meskipun harus melaut lebih jauh daripada kebiasaannya dahulu. Persaingan nelayan dan juga kontaminasi tambang memaksa Hamsah harus pergi melaut 6 mil lebih jauh. Jarak ini susah payah ditempuh ya karena kapasitas kapal yang dimiliki hanya berkisar 2-3 gross ton (GT). Nelayan di Pulau Bunyu, Kalimantan Utara, itu pun mengajukan permohonan bantuan peralatan melalui koperasi nelayan kepada dinas perikanan dan kelautan di Kabupaten Bulungan. Spesifikasi kapal dan jenis alat tangkap yang dibutuhkan ia utarakan dalam proposal tersebut dengan detail. Langkah itu ia lakukan karena ia tidak ingin peristiwa pada 2011 terulang lagi. Saat itu bantuan kapal yang sampai kepada nelayan di daerahnya berbeda dengan spesifikasi kapal yang dianggap pas untuk perairan tersebut. Namun, nelayan tetap berusaha mempelajari kapal agar bantuan itu bisa dipakai. Kini nelayan yang tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) Layar Sempadau berharap bantuan yang hadir dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan.

"Sementara ini kami belum dilibatkan (dalam pengadaan kapal), hanya kami sudah menyampaikan proposal dengan detail. Harapan saya sih pengadaan kapal maupun alat tangkap jangan diseragamkan antardaerah, sebisa mungkin melibatkan nelayan yang akan menerima bantuan," ujar Hamsah saat dihubungi Media Indonesia, Kamis(21/7). Koperasi yang menaungi dirinya meminta bantuan tiga kapal dengan kapasitas yang tidak terlalu besar. Bobot kapal sebesar 15-20 gross ton (GT) dinilai cocok karena sudah bisa menempuh jarak cukup jauh dan menampung banyak ikan. Mereka juga meminta bantuan alat tangkap. "Untuk tahun ini kami meminta bantuan alat tangkap gillnet. Sebelumnya purse seine, namun enggak bisa maksimal digunakannya, kurang sesuai dengan kondisi laut di sini," tukasnya. Sekretaris Jenderal Kiara (Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan), Abdul Halim, menyesalkan sikap pemerintah yang tidak mau belajar dari pengalaman.

Padahal, kunci keberhasilan harus melibatkan penggunanya, yakni nelayan. Pada 2016, ia mencatat bantuan kapal mencapai angka 3.200 dengan kapasitas yang semakin beragam, mulai 5 GT sampai 30 GT. Program bantuan juga seharusnya beriringan dari hulu ke hilir, bukan hanya sarana, melainkan juga materi hingga tingkat akhir, yaitu pemasaran. "Jangan paksa nelayan untuk pakai bantuan jika tidak sesuai dengan kondisi daerahnya. Sudah sering sampaikan kepada pemerintah, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), agar melibatkan nelayan penerima bantuan dalam pembahasan spesifikasi," imbuh Halim.

Desain kapal berkembang
Direktur Kapal dan Alat Penangkapan Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Minhadi Noer Sjamsu, mengatakan bantuan sarana penangkapan ikan disesuaikan dengan permintaan nelayan yang sesuai dengan proposal dan usulan dari dinas kabupaten/kota/provinsi. Ia bersama dengan tim, baik dari PT PAL Indonesia maupun BKI (Biro Klasifikasi Indonesia), dan perguruan tinggi, mendatangi beberapa lokasi dan bertemu dengan nelayan. Memang tidak semua nelayan didatangi. Dari 300 kabupaten, hanya 15 titik di berbagai daerah. Sebagian besar luar jawa. Setelah survei, ia mendapatkan beberapa desain kapal yang kemudian diuji PT PAL Indonesia maupun BKI, dan didapatkan 25 desain kapal yang sesuai. Hasil tersebut kemudian dipresentasikan kepada beberapa dinas dan para calon penerima kapal. "Desainnya berkembang karena kami juga mendengar pendapat nelayan meskipun tidak selalu kami berikan.

Ada 25 desain kapal dan 40 spec dari 9 jenis alat tangkap yang kami sediakan dan bisa dipilih nelayan, mulai gillnet, pole and line, hingga rawai," ujar Minhadi.
Terkait dengan permintaan pelibatan nelayan dan pertimbangan kondisi daerah, Minhadi menuturkan sudah adanya model adaptasi dengan kearifan lokal.
Di Sangihe, misalnya, dibuat model kapal pamboat, sementara di Maluku dibuat kapal bercadik. Meskipun disesuaikan dengan karakteristik daerah, kapal tersebut tetap memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan di laut. Bantuan sarana penangkapan ikan yang akan diberikan berupa 3.450 kapal perikanan, 14.782 alat penangkap ikan dengan anggaran Rp1,9 triliun setelah penghematan, serta premi asuransi untuk satu juta nelayan senilai Rp250 miliar.

Sementara itu, bahan kapal terbuat dari fiber glass dan bentuk lambung kapal dirancang dengan tipe U dan V sehingga memenuhi kriteria kapal ikan dengan ruang muat luas, kemudahan loading-unloading, olah gerak, juga stabilitas yang baik sehingga memberikan kenyamanan dan keselamatan anak buah kapal selama beroperasi. "Awal Agustus bisa membeli kapal dengan kapasitas kecil dan diberikan pada akhir Agustus. Terkait dengan fiber glass tidak tahan dengan kondisi perairan yang berlumpur, kami akan kaji kembali, dampaknya seperti apa, dan penyelesaiannya harus bagaimana," pungkas Minhadi. Penjelasan Minhadi atas pertanyaan-pertanyaan Media Indonesia ini kemudian juga dibuat dalam rilis yang diterbitkan KKP beberapa waktu setelah wawancara. Langkah KKP itu semestinya juga menunjukkan urgensi masalah bantuan alat tangkap ini. (M-3)