Soal Bencana Asap, Wapres Minta Negara Tetangga Bersikap Adil

INDONESIA kerap disalahkan oleh Malaysia dan Singapura sebagai sumber bencana kabut asap yang menimpa kawasan mereka. Menanggapi hal ini, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla meminta, negara-negara tetangga bersikap adil dan ikut menanggung beban bencana bersama-bersama dengan Indonesia.

"Negara tetangga juga harus fair. Kalau keadaan enak dia mendapat udara yang enak dan sejuk, tapi kalau keadaan susah, ya sama-sama susah juga kan. Yang paling pertama menderita juga kan orang Riau, orang Jambi. Lebih banyak menderita di sini daripada di sana," ujar Kalla seusai menghadiri undangan makan siang di rumah jabatan Bupati Siak, Riau, Jumat (22/7).

Pemerintah, lanjut Kalla, telah menggelar beragam upaya untuk meminimalisasi potensi bencana kabut asap. Selain menggalakkan restorasi gambut, pemerintah menyiapkan beragam peralatan untuk memadamkan kebakaran-kebakaran hutan dan lahan yang terjadi serta menyiagakan aparat Polri dan TNI.

"Kalau Anda lihat di bandara, helikopter stand by di situ. Kita kerahkan seluruh tentara, polisi, pemerintah daerah, dan masyarakat. Memangnya kita suka tuh asap. Enggak kan? Di samping perbuatan orang (membakar), ini kan alamiah. Yang terpenting kita berusaha keras," cetus dia.

Ditambahkan Kalla, kebakaran hutan merupakan bencana lazim terjadi di berbagai negara di belahan dunia. Karena kebakaran merupakan bencana yang dampaknya lintas batas, solusi untuk mengatasinya harus bersifat multilateral pula.

"Bukan hanya di Indonesia saja. Spanyol berapa kebakarannya? Amerika berapa? Kanada lebih banyak lagi. Di seluruh dunia terjadi (bencana) ini. Karena itu, bekerja sama untuk kepentingan bersama. Dulu Singapura, Malaysia bantu. Bagus lah seperti itu. Jangan hanya menyalahkan. Memangnya kita suka (asap)?" tandas Wapres.

Sebelumnya diberitakan, Singapura mengatakan siap menggelar langkah hukum terhadap Indonesia karena kebakaran hutan yang terjadi di Sumatra, beberapa bulan yang lalu. Menanggapi hal itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengatakan Indonesia cukup berpatokan para ASEAN Agreement On Boundary Haze Pollution terkait kebakaran hutan.

Singapura, lanjut Siti, tidak bisa menindak perusahaan dan perseorangan terkait kebakaran hutan karena tidak ada perjanjian bilateral antarkedua negara.

"Harus diingat bahwa protokol tentang kebakaran hutan dan lahan dalam di ASEAN Agreement On Boundary Haze Pollution melalui kerja sama multilateral. Selain itu, Indonesia dan Singapura tidak pernah ada perjanjian bilateral. Itu harus diingat," ujar Siti. (OL-5)