Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
WARGA empat desa adat mendatangi DPRD Tingkat I Bali untuk menyatakan dukungan agar Terminal Khusus (Tersus) LNG di Sidakarya segera direalisasikan. Perwakilan empat desa adat yang lokasinya berdekatan dengan rencana pembangunan Tersus LNG Sidakarya, yaitu Sidakarya, Sesetan, Serangan, dan Intaran. Sekitar 40 perwakilan desa adat ditemui langsung Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama, Fraksi PDIP, dan Wakil Ketua I Nyoman Sugawa Korry yang juga Ketua DPD Partai Golkar Bali.
Dalam pertemuan yang digelar di Gedung DPRD Bali Jalan Dr Kusuma Atmaja Denpasar, Perwakilan Desa Adat Sidakarya, I Ketut Sukma, pada intinya menanyakan latar belakang isu tidak ada rekomendasi Menko Maritim dan Investasi atas pembangunan Tersus LNG Sidakarya. "Terakhir pemerintah pusat yang menyebut perlu syarat harmonisasi. Harmonisasi sudah kami lakukan ada gubernur, wali kota, lingkungan hidup, dan kami masyarakat empat desa adat sudah setuju. Kenapa sekarang muncul rekomendasi yang berbeda? Kami bingung ditanya warga," katanya di gedung DPRD Bali, Rabu (12/4).
Pembangunan Tersus LNG Sidakarya sebelumnya sempat ditolak warga empat desa. Namun, setelah ada penjelasan, sosialisasi, dan terakhir harmonisasi warga empat desa adat menerima dan mendukung pembangunan itu. Ini karena syarat tidak menganggu lingkungan hutan mangrove sudah terpenuhi, secara keamanan tidak membahayakan seperti dijelaskan ahli dari ITS. Apalagi tanah hasil pengerukan digunakan untuk penataan kawasan pantai di sekitar lokasi.
Baca juga: Nelayan Sikka Keluhkan Kapal Bantuan Kemensos belum Dipakai sudah Rusak
"Kami warga Sidakarya, khususnya nelayan, punya laut tetapi tak bisa langsung ke pantai karena tertutup mangrove. Dengan penataan pantai akan dibuat akses jalan. Ini berguna buat ekonomi desa dan yang penting lagi, kami mudah dalam mengadakan upacara agama, seperti upacara Melasti, larung ke laut," ujar Sukma.
"Jadi pembangunan tersus LNG yang akan menata kawasan pantai itu harapan besar kami. Jangan sampai harapan kami ical (hilang). Kami datang ke sini minta pimpinan DPRD dan Pak Gubernur mendorong penyelesaian masalah ini," kata Sukma dengan semangat.
Baca juga: Wartawan CNN Indonesia Nyaris Dianiaya Pegawai Bulog Sulut saat Liputan
Wakil Desa Adat Serangan I Wayan Loka menyebut, setelah ada penandatanganan berita acara harmonisasi seharusnya masalah selesai dan pembangunan Tersus LNG dapat segera terwujud. "Titian di Serangan mendukung tersus LNG dan dengan otonomi daerah seharusnya masalah kemandirian energi yang menjadi kebutuhan warga Bali tidak bisa diintervensi," ujar Loka.
Menanggapi dukungan warga, terutama di empat desa adat terdampak, Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama menyebut akan segera bertemu Gubernur Bali Wayan Koster. "Kita dukung Gubernur dan saya percaya pemerintah pusat pasti bijak dalam mengambil keputusan untuk rakyat, apalagi rakyat Bali sudah mendukung. Gubernur kan wakil pemerintah pusat, jadi segera kami minta gubernur mencari benang kusutnya. Jika tidak selesai, kami akan bentuk tim atau Pansus DPRD kami pertanyakan Menko Marves," ujar politikus PDI Perjuangan ini.
Adi optimistis pemerintah pusat akan mendengar harapan warga Bali akan energi bersih dari LNG. Apalagi, Bali selalu menyukseskan event internasional yang menjadi agenda pemerintah pusat seperti terakhir G-20. "Apalagi DPRD juga mendukung kemandirian dan ketersediaan energi bersih dengan mengesahkan Peraturan Daerah tentang Energi Bersih di Bali yang bergantung pada dunia pariwisata," pungkas Adi yang bergegas meninggalkan kantor DPRD hendak bertemu Gubernur Bali. (RO/Z-2)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyasar pengembalian kerugian negara di kasus LNG Corpus Christi Liquefaction, LLC (CCL) dan PT Pertamina (Persero)
Indonesia akan membutuhkan 106 hingga 120 kargo LNG pada 2025 untuk menghindari potensi kekurangan gas, karena pertumbuhan konsumsi domestik yang meningkat melampaui pasokan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil ulang Koordinator Tata Kelola dan Pengelolaan Komoditas Kegiatan Usaha Hilir Gas Mochamad Ilham Syah.
KPK memeriksa TH, pegawai dari perusahaan Jepang Nippon Ketjen, dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan LNG di PT Pertamina (Persero).
Pemerintah melanjutkan Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) sebesar US$6 per MMBTU kepada tujuh industri. Kebijakan ini telah diberlakukan sejak tahun 2020.
KPK memanggil mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan hari ini, 3 Juli 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah pengadaan LNG di PT Pertamina.
Pemerintah daerah setempat melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mulai membuat kolam retensi.
BP Batam telah secara resmi mengadakan Groundbreaking Ceremony sebagai langkah awal pembangunan Terminal II Bandara Internasional Hang Nadim, pada Kamis (30/5)
MENTERI Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi mengungkapkan bahwa dalam 10 tahun terakhir terjadi suatu rangkaian proses pembangunan infrastruktur transportasi yang cukup merata.
ARUS balik melalui Terminal Jatijajar, Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) pada Selasa (16 /4) atau H+5 Lebaran 2024 masih tampak sepi.
MINGGU (14/4) menjadi puncak arus balik dari Jawa Tengah menuju ke Jakarta, tidak hanya di jalan tol dan jalan nasional dipenuhi kendaraan
DINAS Perhubungan DKI Jakarta merilis perbandingan data angkutan Lebaran tahun 2024 dan 2023 atau H+2 Idul Fitri. Peningkatan kedatangan dari kendaraan darat
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved