Guru Mangkir Banyak SD Ditutup

SEJUMLAH guru di Papua sering kali meninggalkan tempat tugas dan tidak menunaikan kewajiban sebagai pengajar. Dampaknya, sejumlah sekolah di Kabupaten Merauke terpaksa ditutup karena ketiadaan guru. Salah satunya SD di Kampung Bamol, Distrik Tabonji. "Banyak SD tidak berjalan, sampai ditutup karena tidak ada guru. Ini pelanggaran HAM anak-anak sekolah di Papua," papar Paskalis Ima-dawa, tokoh masyarakat peduli pendidikan Merauke. Awal pekan ini, sejumlah warga menggelar unjuk rasa di kantor Dinas Pendidikan Me-rauke terkait banyaknya guru yang mangkir mengajar. Kekosongan tenaga pendidik di kabupaten itu banyak terjadi di wilayah Pulau Kimaam, yang meliputi Distrik Ilwayap, Tabonji, Kimaam, dan Waan. Bukan hanya guru yang tidak bertugas, kepala sekolah pun jarang berada di tempat. "Menjelang tahun ajaran baru, banyak SD di pedalam-an Merauke tidak berjalan. Banyak guru yang memperpanjang masa libur di kota," lanjut Paskalis. Berbagai faktor kondisi pendidikan di Merauke saat ini dinilai memprihatinkan.

"Ada guru yang memberikan pelajaran kepada anak SD secara jarak jauh. Sejumlah anak SMP di Kimaam juga tidak bisa baca tulis," tambah Paskalis. Kepala Dinas Pendidikan Merauke Yohanis Samkakai mengakui sejumlah SD kekurangan guru. "Banyak guru yang datang ke Merauke karena tuntutan sertifikasi. Saya akan tindak tegas guru-guru yang lalai mengajar." Dia juga tidak menampik banyak SD di pedalaman Mera-uke yang tutup. "Ada kesen-jangan jumlah guru di kota dan di kampung-kampung." Sekretaris Dinas Pendidikan Papua, Protasius Lobya, mendesak dinas pendidikan kabupaten menindak guru yang mangkir. "Mereka bisa menindak dengan memberi sanksi bahkan pemecatan."

Di Balikpapan, Kalimantan Timur, puluhan orangtua murid berunjuk rasa di kantor wali kota. Mereka menilai pemkot tidak mampu menangani persoalan pendidikan dengan baik. "Tahun ini, anak-anak kami sulit masuk ke sekolah negeri karena jumlahnya terbatas. Kami menuntut pemkot segera membangun banyak sekolah negeri baru," kata koordinator Forum Komunikasi Pemuda Dahor, Heri S. Setiap tahun, ia menambahkan, APBD Balikpapan mengucurkan dana pendidikan rata-rata Rp600 miliar. "Tapi jumlah sekolah baru yang dibangun sangat minim dan tidak sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan." Kekecewaan karena anak mereka tidak tertampung di sekolah negeri membuat ratusan orangtua di Kota Jambi juga berunjuk rasa. Ditemani Abdul Somad, anggota DPRD, mereka menyegel kantor dan pintu gerbang dinas pendidikan dengan kunci besar.