TNI Duga Ada Pihak yang Incar Papua

DI balik insiden Tolikara, Papua, Jumat (17/7) yang mengakibatkan satu musala dan 60 kios terbakar, serta seorang tewas dan 11 lainnya luka tembak, TNI mencium ada pihak ketiga yang bermain, dengan tujuan memisahkan Bumi Cenderawasih dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal itu dikatakan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dengan sejumlah kiai dan tokoh lintas agama di Pondok Buntet Pesantren Cirebon, kemarin.

Ikut hadir Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri Agama Lukman H Saifuddin. Menurut Gatot, Papua merupakan pulau yang paling kaya. "Pelan-pelan, Papua pun nanti bisa diambil," katanya. Caranya bukan dengan berperang, melainkan dengan memecah persatuan. Itu pun pernah terjadi pada zaman kerajaan berjaya di Indonesia, di antaranya Majapahit.

Kerajaan tersebut, lanjutnya, bukan hancur karena diserang, melainkan karena perang saudara. Gatot meminta kiai dan tokoh agama untuk bisa memperkukuh persatuan di Indonesia. "Selama ini tidak pernah ada permasalahan terkait agama di Papua, tapi sekarang tiba-tiba ada," ungkapnya.

Di Jakarta, Ketua Umum MUI Din Syamsyuddin mendesak Kapolri Jenderal Badrodin Haiti untuk mengusut tuntas aktor intelektual di balik insiden Tolikara. "Kalau tidak, ini akan terulang dan terulang kembali," ucap Din dalam dialog tokoh agama dengan Kapolri di Gedung CDCC, Jalan Kemiri 24 Menteng, Jakarta Pusat, kemarin.

Perubahan jadwal
Saat menjawab hal itu, Badrodin membeberkan indikasi keterlibatan aktor intelektual, yakni adanya perubahan jadwal acara Kebangkitan Kebangunan Rohani (KKR). Perhelatan KKR yang bersifat internasional yang mengundang perwakilan dari lima negara, yakni Belanda, Amerika Serikat, Papua Nugini, Palau (kepulauan kecil di Lautan Pasifik), dan Israel, yang awalnya pada 22-27 Juli dimajukan menjadi 13-19 Juli sehingga bertepatan dengan Idul Fitri pada 17 Juli.

"Proposal KKR dibuat pada 22-27 Juli, kenapa diubah pada 13-19 Juli?" ujar Badrodin. Badrodin menambahkan, jiwa nasionalis dalam NKRI Ketua GIDI Tolikara Nayus Wenda dipertanyakan karena sering terpengaruh oleh kelompok separatis di Papua hingga insiden itu terjadi. "Ketua GIDI sebelumnya memiliki jiwa nasionalis yang bagus di NKRI, tapi Ketua GIDI sekarang (Nayus Wenda) agak terpengaruh dengan kelompok tertentu. Makanya presiden GIDI sebelumnya sebenarnya agak tidak setuju dia diganti dengan Nayus Wenda," tuturnya.

Namun, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Papua, Lipius Biniluk, membantah keterlibatan pihak lain atau asing dalam insiden Tolikara dan menyebutnya hanya miskomunikasi. "Tak ada keterlibatan pihak mana pun, termasuk warga negara asing," kata Lipius seusai bertemu Presiden Joko Widodo bersama sejumlah tokoh masyarakat Papua di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin. Sementara itu, ribuan muslim di Kota Surakarta dan sekitarnya menggelar aksi damai apel solidaritas umat Islam yang mengutuk peristiwa di Tolikara.