Indonesia Maju jika tidak Terjebak Isu SARA

PRESIDEN Joko Widodo menekankan pentingnya peran pemuka agama dalam mengatasi kasus-kasus yang berbau SARA, seperti insiden di Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua, Jumat (17/7). "Peran Bapak/Ibu ulama dan tokoh agama sangat menentukan, memberikan nasihat dan wejangan kepada yang di bawah agar grassroot (akar rumput) bisa menjadi dingin dan tidak memanaskan suasana," kata Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan tokoh lintas agama di Istana Negara, Jakarta, kemarin.

Insiden Tolikara mengakibatkan satu musala dan 63 kios terbakar, serta seorang tewas dan 11 lainnya mengalami luka tembak. Menurut Presiden, Indonesia akan maju jika tak lagi terjebak dengan sekat primordial semacam isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Riak-riak kecil, Jokowi mengistilahkan, wajar terjadi di negara yang memiliki kebinekaan. Namun, menurutnya, insiden seperti di Tolikara seharusnya bisa dicegah jika terjalin komunikasi yang baik di masyarakat.

Pertemuan dengan sejumlah tokoh agama juga digelar di rumah dinas Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso, di Jakarta, kemarin. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Kapolri Jenderal Badrodin Haiti dan Panglima TNI Gatot Nurmantyo. Di sisi lain, Polda Papua menetapkan dua tersangka yang terlibat kasus Tolikara.

"Inisial tersangka HK dan JW, tapi mungkin akan bertambah," kata Kapolda Papua Irjen Yotje Mende kepada wartawan melalui sambungan telepon, kemarin. Ia menjelaskan penyidik memeriksa 50 saksi yang berasal dari jemaat dan panitia Gereja Injili di Indonesia (GIDI), jemaah salat Idul Fitri, masyarakat, serta anggota Polri yang bertugas saat insiden terjadi.

Alhasil, status dua orang yang ditengarai melakukan perusakan dan penghasutan terhadap puluhan pemuda GIDI untuk menyerang jemaah salat Idul Fitri kemudian ditingkatkan dari saksi menjadi tersangka. Kedua tersangka, lanjut Yotje, ditangkap di kediaman masing-masing di Tolikara dengan cara persuasif.

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menjelaskan bahwa kedua tersangka tersebut berasal dari pengurus GIDI. "Dari GIDI," ujar Jenderal Badrodin. Sekretaris Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) Romo Benny Susetyo meminta pemerintah untuk kembali menyosialisasikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 guna mengantisipasi kericuhan antarumat beragama.

Terkait dengan ditangkapnya dua provokator kerusuhan Tolikara, Romo Benny meminta aparat keamanan bertindak adil. "Untuk penegakan hukum harus terus berjalan, jangan diskriminatif," ujarnya.