Hunian Sementara Pengungsi Sinabung Disiapkan untuk 5 Tahun

PEMERINTAH terus berusaha menyelesaikan persoalan pengungsi korban erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatra Utara. Selain relokasi mandiri, hunian sementara (huntara) pun disiapkan.

"Untuk huntara, lahan sudah ada, akan dibangun dengan kapasitas 10.000 (pengungsi)," kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Willem Rampangilei, kepada wartawan di sela kunjungannya ke Siosar, Merek, Kabupaten Karo, Sumut, Jumat (15/7).

Dalam kunjungannya itu, Willem didampingi Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki. Willem dan Teten ke Karo untuk menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo sekaligus mengamati perkembangan penanganan para pengungsi korban eruspi Gunung Sinabung yang kini berjumlah sekitar 9.000-an jiwa.

Willem mengatakan, lahan akan disewa untuk huntara itu disebutkan sudah tersedia untuk jangka waktu 5 tahun. "Dan bangunannya pun dirancang untuk tahan 5 tahun, karena kita tidak tahu kapan erupsi akan berakhir," sambung Willem.

Sesuai jadwal dan kerangka kerja, huntara diharapkan rampung pada minggu kedua November 2016. Sementara hunian tetap relokasi mandiri diharapkan selesai pekan kedua Desember 2016.

Menurut dia, dana untuk pembangunan huntara dan relokasi mandiri di Siosar itu sudah tersedia. Bahkan dana dari pemerintah pusat sudah ditransfer ke pemerintah daerah.

Selain itu, pemerintah pusat akan terus melakukan pendampingan, termasuk menyediakan peralatan dan tenaga ahli. "Pemerintah pusat selalu memberikan dukungan penuh kepada Pemerintah Kabupaten Karo. Makanya Kepala Staf Kepresidenan datang ke sini," kata Willem.

Khusus untuk relokasi mandiri, pemerintah juga memutuskan pengungsi yang ikut program ini terdiri dari 1.903 KK. Jumlah itu tidak boleh berubah lagi. Sebelumnya, angkanya terus berubah-ubah, dari awalnya 1.683 KK, lalu menjadi 1.800-an KK. Terbaru angkanya menjadi 1.903 KK yang kini disepakati tidak akan berubah lagi.

"Pemda akan mengklarifikasi, meng-clear-kan dulu persoalan lahan (untuk relokasi mandiri), anggaran sudah tersedia, desainnya sudah. Masalahnya tinggal di persoalan lahan," jelas Willem.

Di tempat yang sama, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengatakan Presiden semula direncanakan mengunjungi Karo kembali untuk melihat dari dekat kondisi para pengungsi yang masih berada di sejumlah titik penampungan di Kabanjahe maupun di Berastagi. Namun, kata Teten, karena Jokowi masih mendapat laporan para pengungsi masih tinggal di posko, kunjungan itu ditunda.

"Bebererapa waktu lalu Bapak Presiden ingin ke sini, tapi karena beliau mendengar informasi pengungsi masih ada di posko, dulu kan pernah datang ke sini, karena pengungsi masih di Posko beliau belum mau," kata Teten.

Ia mengatakan, Presiden Jokowi tidak ingin lagi mendengar ada lagi pengungsi yang tinggal di posko. Akhir tahun ini semua masalah relokasi dan huntara ini diharapkan harus sudah selesai.

Menurut Teten, pemerintah sudah memahami sejumlah masalah yang mengganjal dalam penyelesaian persoalan pengungsian korban erupsi Gunung Sinabung. Pihak Kantor Staf Kepresidenan pun sengaja dikirim untuk memastikan terlaksananya rencana kerja untuk penyelesaian masalah itu.

Salah satu solusi yang akan diambil yaitu dengan relokasi mandiri dan membangun huntara. "Hunian sementara ini mungkin solusi yang bisa dilakukan dalam jangka pendek," sambung Teten.

Anggaran untuk relokasi mandiri maupun pembangunan huntara itu sudah tersedia. Dana untuk relokasi mandiri sudah disiapkan Pemerintah Pusat sebesar Rp 190,6 miliar. Sementara untuk penyediaan lahan huntara Rp 1,8 miliar. (OL-5)