Disdik Sukabumi Awasi Indikasi Pungli di Sekolah

DINAS Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi, Jawa Barat, mengintensifkan pengawasan terhadap indikasi terjadinya pungutan-pungutan liar di setiap sekolah bersamaan penerimaan siswa baru. Sejauh ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum menerima laporan adanya
indikasi itu.

"Kalau ada temuan di lapangan, laporkan langsung kepada kami. Kami tetap meningkatkan pengawasan," tegas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi, Dudi Fathul Djawad, Rabu (13/7).

Dudi optimistis indikasi terjadinya dugaan aksi pungutan liar bersamaan penerimaan siswa baru tidak akan terjadi di Kota Sukabumi. Apalagi tahun ini Pemkot Sukabumi sudah menghapuskan dana sumbangan pendidikan (DSP) tingkat SMA dan SMK negeri.

"DSP itu biasanya dibayarkan saat pertama kali masuk sekolah. Tapi tahun ini kita hapuskan DSP tingkat SMA dan SMK negeri. Kalau untuk tingkat SD dan SMP sudah lebih dulu dihapuskan. Ini artinya, orang tua siswa tak harus membayar lagi uang sumbangan," tuturnya.

Tujuan penghapusan DSP itu, terang Dudi, selain membantu masyarakat mendapatkan pelayanan pendidikan yang sama, juga untuk menghidari adanya indikasi pungutan liar terhadap siswa.

"Insya Allah, kami menjamin tidak akan ada dugaan pungutan di setiap sekolah. Kalau DPM (dana partisipasi masyarakat) masih diberlakukan," imbuh Dudi.

Sebelumnya, Wali Kota Sukabumi Mohamad Muraz mengaku tahun ini Pemkot Sukabumi menghapuskan DSP pada penerimaan peserta didik baru. Kebijakan itu sebagai dukungan untuk terus menggenjot sektor pendidikan.

"Sektor pendidikan menjadi bagian penting menunjang pembangunan di Kota Sukabumi, selain kesehatan dan ekonomi. Besaran DSP Rp500 ribu yang biasanya setiap tahun ada, mulai tahun ajaran 2016/2017 akan kami hapuskan. Ini artinya kita sangat mendukung dunia pendidikan agar bisa berjalan maksimal," tandas Muraz. (OL-2)