Atty Suharti Dinilai Curi Start Kampanye

SEJUMLAH pihak menyatakan tidak etis jika Wali Kota Cimahi, Atty Suharti yang maju kembali jadi calon walikota terus mendengungkan jargon "Cimahi Rumah Kita" yang sering disampaikan dalam setiap agenda pemerintah.

Pasalnya, jargon tersebut dianggap mendahului waktu kampanye Pilkada Cimahi 2017 yang sebetulnya masih belum dimulai. Atas penggunaan jargon tersebut, pihak terkait diminta supaya turun tangan mengawasi segala bentuk indikasi pelanggaran jelang Pilkada Cimahi 2017.

"Kami dari Fraksi PDIP meminta agar jargon tersebut jangan digunakan lagi. Dan seharusnya Panwaslu mengawasi segala bentuk kecurangan Pilkada, "ujar Yus Rusnaya, Sekretaris Fraksi PDI-P DPRD Kota Cimahi, Rabu (13/7).

Pihaknya dengan tegas menolak penggunaan jargon tersebut dan meminta agar Atty segera tidak lagi melontarkan jargon tersebut pada tiap pidatonya sebab saat ini belum memasuki tahapan kampanye.

"Apapun nama jargon itu, kalau belum memasuki tahapan kampanye ya jangan disampaikan. Jangankan tahapan kampanye, pendaftaran calon juga kan belum," katanya.

Secara politik, Yus melanjutkan, jargon tersebut sah-sah saja dilontarkan seorang wali kota yang ingin maju kembali pada Pilkada Cimahi 2017 mendatang. "Dalam hal ini, petahana jelas yang paling diuntungkan. Namun bagi siapa pun, baik petahana maupun calon lain harusnya mematuhi norma aturan yang ada, " tuturnya.

Mengomentari hal tersebut, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Cimahi bakal segera menelusuri penggunaan jargon tersebut apakah bermuatan politis atau tidak. "Nanti akan kita telusuri apakah itu muncul secara pribadi atau memang program dari pemkot, " ungkap Ketua Panwaslu Kota Cimahi Zainal Abidin.

Pengamat politik dari Universitas Jenderal Ahmad Yani (Unjani) Cimahi, Yarmadi menyatakan, jargon yang digunakan Atty sebetulnya sudah termasuk kampanye. Lewat jargon tersebut, Wali Kota secara tidak langsung ingin menyampaikan kepada khalayak bahwa ia maju lagi jadi orang nomor satu di Cimahi.

Menurut Yarmadi, sangat tidak diperbolehkan bila jargon tersebut disampaikan pada acara pemerintahan sebab acara pemerintahan jelas anggarannya dibiayai negara. "Dalam acara-acara ini seharusnya tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa yang seperti itu," terang Yamardi. (OL-2)