Alihkan Perhatian ke Sektor Lain

PEREKONOMIAN Kalsel melambat sepanjang 2012 dengan hanya tumbuh 5,42%, jauh di bawah 2011 yang mencapai 6,3%. Tren perlambatan ekonomi masih terus berlangsung hingga saat ini. Kondisi itu diduga merupakan dampak anjloknya nilai ekspor komoditas hasil tambang batu bara hingga 50%. Apalagi, tingkat ketergantungan Kalsel terhadap batu bara terlihat dari besaran sharing produk domestik regional bruto (PDRB) dari sektor tambang yang mencapai 40%. Kondisi itu ikut memengaruhi jumlah orang miskin Kalsel yang bertambah dari 194.963 jiwa menjadi 198.611 jiwa.

Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Mardani H Maming mengakui anjloknya harga batu bara dunia berpengaruh pada terpuruknya perekonomian di daerahnya. Menurutnya, terjadinya penurunan hingga 30% pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten sebagai imbas terpuruknya bisnis batu bara. Apalagi, lanjut Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) itu, eksploitasi SDA batu bara di Tanah Bumbu merupakan yang terbesar di Kalsel.

"Terpuruknya bisnis batu bara berimbas pada masalah ekonomi dan sosial masyarakat. Pengangguran meningkat, ekonomi warga ikut terpengaruh, sehingga pemerintah daerah harus mencari solusi yang tepat untuk mengatasi masalah ini," ungkapnya. Mardani mengamini sudah saatnya Kalsel mengalihkan fokus tumpuan ekonomi dari sektor tambang ke sektor lain yang berkelanjutan terutama sektor pangan. "Tanah Bumbu sejak beberapa tahun ini mulai mengembangkan sektor pertanian dan pariwisata," ucapnya.

Pengembangan sektor pangan itu sejalan dengan program pemerintah yang menjadikan Kalsel sebagai target sentra pangan nasional berupa padi, ikan, dan daging meskipun, lanjut dia, sektor tambang tetap harus diusahakan melalui program percepatan pengembangan pembangkit 35 ribu megawatt. "Dengan demikian, produksi batu bara dapat diserap pasar domestik dan penyerapan tenaga kerja yang besar seiring dengan beroperasinya pembangkit tambang."

Dari 11 kabupaten dan 2 kota di Provinsi Kalsel, Kabupaten Hulu Sungai Tengah justru menolak kehadiran tambang. Padahal, sejatinya kabupaten yang terletak di kaki pegunungan Meratus itu memiliki kekayaan sumber daya alam pertambangan. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah mencoba mempertahankan kearifan lokal dengan melarang masuknya aktivitas tambang.

Tidak hanya pertambangan, penolakan juga diberlakukan terhadap upaya ekspansi sektor perkebunan kelapa sawit. Karena itu, kawasan tersebut diyakini menjadi benteng terakhir penyeimbang ekosistem di Kalsel. "Semua itu bertujuan untuk menyelamatkan hutan tropis pegunungan Meratus," kata Kepala Bidang Pemantauan dan Konservasi Kawasan Hutan Badan Lingkungan Hidup Daerah Hulu Sungai Tengah Abdussahyid.

Kondisi pertambangan yang terpuruk akibat pengaruh dunia membuat Pemprov Kalsel harus mencari terobosan beralih pada pengembangan sektor lain. Kini, pemprov melirik sektor pangan sebagai pengganti pertambangan dan perkebunan yang selama ini menjadi andalan perekonomian daerah. "Tidak hanya Kalsel, tetapi daerah-daerah yang mengandalkan sektor tambang juga perkebunan menghadapi masalah keterpurukan ekonomi," ungkap Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalsel Jasran.

Saat ini pertumbuhan ekonomi Kalsel hanya 3,8%, jauh di bawah rata-rata pertumbuhan nasional. Menurut Jasran, krisis ekonomi Kalsel mulai dirasakan sejak 2012 dan kini mulai terasa berdampak pada kehidupan masyarakat, sosial, dan ekonomi daerah. "Sebelumnya, Kalsel tercatat sebagai daerah nomor tiga terkecil jumlah penduduk miskin di Indonesia. Akan tetapi, dengan krisis ini, jumlah penduduk miskin pasti bertambah, demikian juga pengangguran akibat banyak berhenti operasinya tambang dan perkebunan," ujarnya.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana mengakui pengembangan energi baru dan terbarukan belum menjadi fokus utama di negeri ini meski sumber energi fosil kian menipis.

Berbagai proyek energi baru dan terbarukan kerap dipandang sebelah mata dan terkadang hanya menjadi lampiran dalam laporan-laporan pemerintah. "Mau menunggu sampai kapan? Menunggu sampai minyak bumi habis dulu?" kata Rida. Menurut Rida, sudah seharusnya Indonesia berjuang sekuat tenaga untuk mengurangi penggunaan energi fosil. Apalagi, sumber energi ini yang memberikan dampak paling dominan pada perubahan iklim. (DY/Ant/N-1)