Ikut Terpuruknya si Batu Membara

TERPURUKNYA sektor pertambangan di Kalimantan Selatan (Kalsel) sejak lima tahun terakhir berpengaruh pada merosotnya pendapatan daerah. Paling tidak, daerah mendapatkan penerimaan pajak alat berat yang sempat menjadi andalan pendapatan asli daerah (PAD) Kalsel.

"Sejak bisnis pertambangan lesu, otomatis berpengaruh pada penerimaan pajak sektor tambang seperti pajak alat berat," tutur Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kalsel Gustafa Yandi. Sebelumnya, penerimaan pajak alat berat menjadi salah satu andalan penerimaan Pemprov Kalsel selain pajak kendaraan bermotor lainnya. Jumlah alat berat yang dilaporkan perusahaan pertambangan di Kalsel sebanyak 2.000 unit lebih, dengan pendapatan alat berat per tahun mencapai Rp50 miliar dan terus meningkat menjadi Rp60 miliar.

Namun, sejak terpuruk, penerimaan pajak alat berat juga menurun dan terakhir pada 2015 penerimaan pajak alat berat berkurang menjadi Rp15,6 miliar. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalsel Jasran mengatakan pertumbuhan ekonomi Kalsel hanya 3,8%, jauh di bawah masa kejayaan bisnis pertambangan yang membuat pertumbuhan ekonomi mencapai 6%-7% per tahun.

"Kelesuan bisnis pertambangan telah memengaruhi ekonomi Kalsel dan berimbas pada meningkatnya jumlah pengangguran, kemiskinan, serta masalah sosial lainnya," ungkapnya. APBD Kalsel yang sebelumnya terus bergerak naik kini tertahan di kisaran angka Rp5 triliun sejak dua tahun terakhir. "Banyak program pembangunan yang tertunda akibat menurunnya pendapatan daerah," tambahnya.

Kepala Kanwil Ditjen Pajak Kalsel-Kalteng Arif Yanuar mengungkapkan terjadi penurunan realisasi penerimaan pajak di wilayah Kalsel-Kalteng yang merupakan imbas dari terpuruknya usaha pertambangan di wilayah tersebut. Tercatat, realisasi penerimaan pajak di dua provinsi itu tidak mencapai target. Dari target Rp9,5 triliun, hanya terealisasi Rp6,6 triliun pada 2015.

Dia juga tidak meyakini target pajak sebesar Rp9,7 triliun pada 2016 akan terealisasi. Hingga akhir April, itu baru terealisasi Rp1,6 triliun atau sekitar 16% dari target. Dinas Pertambangan dan Energi Kalsel memperkirakan tersisa kurang dari 20% atau 140 perusahaan pertambangan yang masih beroperasi di Kalsel.

Dari yang bertahan, sebagian menerapkan efisiensi karyawan. "Yang mengalami dampak terparah dari terpuruknya bisnis batu bara ialah perusahaan kontraktor tambang. Banyak dari mereka yang berhenti beroperasi dan sebagian lagi terpaksa mengurangi pekerja," tutur Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalsel Antonius Simbolon. Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memperkirakan 10 ribu pekerja tambang dirumahkan dan di-PHK.
Humas PT Adaro Indonesia Abdurahman mengatakan keterpurukan sektor pertambangan ikut dirasakan salah satu perusahaan tambang batu bara terbesar di Kalsel.

Namun, menurut dia, Adaro masih mempertahankan pekerja mereka meski di sisi lain, PT Adaro Indonesia melakukan langkah efisiensi seperti penurunan target produksi dari 57 juta ton menjadi 52 juta ton. Hanya, salah satu perusahaan kontraktor PT Adaro Indonesia, PT Rahman Abdijaya (RA), telah mem-PHK 1.066 karyawan pada 30 April. Penanggung Jawab Operasional PT RA Wimar Adi Wismono mengatakan penghentian operasional dan PHK terhadap seluruh karyawan disebabkan masalah finansial di saat perusahaan selalu merugi. (DY/N-1)