Meredupnya Emas Hitam dari Perut Bumi Antasari

HARI belum terlalu malam, tetapi suasana Kota Jorong sebuah kota kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan begitu sepi. Pemadaman aliran listrik dan rintik hujan menambah kesunyian kota yang berada di jalur trans-Kalimantan poros selatan tersebut.

Padahal, Kota Jorong dan kota-kota kecamatan lainnya di sepanjang wilayah Kaupaten Tanah Laut dan Tanah Bumbu merupakan daerah yang sangat semarak seiring dengan naik daunnya aktivitas pertambangan di era awal 2000. Masyarakat setempat mendapat limpahan rupiah dengan mendirikan beragam usaha. Warung makan, rumah kontrakan, indekos, hotel, minimarket, dan tempat hiburan malam sempat marak di kota-kota itu dan bak jamur di musim penghujan. Usaha serupa juga meramaikan ibu kota Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Beragam kehidupan glamor ala kota besar juga merambah ke kota yang dijuluki Kota Seribu Sungai itu.

Hotel, restoran, dan tempat hiburan tumbuh subur bahkan menyaingi kota besar seperti Surabaya. Apalagi saat akhir pekan, hotel berbintang hingga kelas melati selalu penuh sehingga apabila ingin menginap, harus booking kamar jauh-jauh hari.

Tempat hiburan malam, pub, tempat karaoke, dan diskotek selalu penuh. Ditamban ratusan pekerja pendamping tamu tempat hiburan malam atau yang biasa disebut ladies, menambah glamor kehidupan malam di kota itu. Ingar-bingar itu bertahan selama satu dekade. Sejak era 2010, seiring dengan merosotnya industri pertambangan, satu per satu tempat usaha dan tempat hiburan tutup. Hotel dan tempat penginapan kini berlomba-lomba menawarkan rate rendah atau beralih wujud menjadi gedung kosong. Kota Jorong kini kembali menjadi kota yang sunyi.

Terpuruknya bisnis pertambangan batu bara atau yang biasa dijuluki emas hitam berlangsung sejak empat tahun terakhir dan belum ada tanda-tanda kembali pulih dalam waktu dekat. Banyak perusahaan tambang bangkrut, sedangkan yang masih bertahan pun terpaksa melakukan efisiensi karyawan besar-besaran. Salah satu penyebab utama lesunya industri pertambangan batu bara ialah terus merosotnya harga jual batu bara di pasaran dunia dalam beberapa tahun terakhir.
Ditambah gencarnya penertiban oleh aparat keamanan membuat pertambangan batu bara tanpa izin terus berkurang. Dus, ketatnya persyaratan clean and clear (CnC) yang ditetapkan pemerintah menyebabkan terganjalnya ratusan izin usaha pertambangan.

"Sektor pertambangan di Kalsel belum pulih. Kondisi ini juga dialami provinsi penghasil batu bara lainnya di Indonesia," ungkap Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kalsel Kustono Widodo, beberapa waktu lalu. Saat ini, perusahaan pertambangan yang beroperasi di Kalsel diperkirakan tinggal 20% dari 860 perusahaan pemegang izin pertambangan.

Bahkan, pemerintah pun hendak melemparkan handuk terhadap nasib Perusahaan Daerah (PD) Baratala, perusahaan milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Laut yang bergerak di pertambangan batu bara. Saat ini, seperti diakui Wakil Bupati Tanah Laut Sukamta, perusahaan itu hanya mempertahankan 43 karyawan. Sejak Januari, perusahaan itu hanya mampu membayarkan 50% gaji karyawan. Sejak Maret, para karyawan sudah tidak menerima gaji sehingga separuh dari karyawan yang tersisa justru meminta di-PHK.

"Bisnis pertambangan memang sedang sulit, tetapi pemerintah masih berupaya mencarikan solusi terbaik terkait dengan hal ini," tuturnya. Batu bara memang menjadi salah satu andalan kekayaan dari beberapa kabupaten di Kalsel. Bahkan, berdasarkan data Dinas Pertambangan dan Energi Kalsel, per tahunnya rata-rata di atas 100 juta ton batu bara dikeruk dari dalam perut bumi di Kalsel.

Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kalsel Gusti Yasni Iqbal menuturkan, pada periode Januari-Desember 2014, Kalsel mengekspor batu bara dengan volume 140,5 juta ton dengan nilai US$6,9 miliar. Pada 2015, itu menjadi 126,8 juta ton senilai US4,9 miliar. Menurut Gusti, ekspor batu bara dari Kalsel diperkirakan masih di atas 100 juta per ton pada 2016, hanya saja dengan nilai ekspor yang juga melemah.

Bank Indonesia (BI) juga mencatat pertumbuhan ekonomi Kalsel yang cenderung melambat Penyebabnya ialah anjloknya nilai ekspor komoditas batu bara hingga 50% dan nilai komoditas perkebunan yang selama ini menjadi andalan Kalsel. Di sisi lain, organisasi lingkungan, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), kembali menyerukan penghentian kegiatan pertambangan di wilayah Kalsel.

"Kondisi tambang yang terpuruk saat ini menjadi momen yang tepat untuk menyetop aktivitas tambang batu bara di Kalsel," tegas Direktur Eksekutif Walhi Kalsel Kisworo Dwi Cahyono. Dia menilai eksploitasi sumber daya alam berupa tambang batu bara di Kalsel telah memicu krisis lingkungan dan tidak memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat lingkar tambang.

Karena itu, dia meminta pemerintah untuk menyetop perizinan baru dan mengevaluasi serta mengaudit perizinan pertambangan. Menurut catatan Walhi Kalsel, 33% luas wilayah Kalsel sudah dikuasai perizinan pertambangan dan 17% lainnya dikuasai perizinan perkebunan kelapa sawit. Secara nasional, Walhi mencatat aktor penguasaan ruang dan sumber daya alam di Indonesia meliputi sektor perkayuan mencapai 25 juta hektare, HTI (tree plantation) 9,8 juta ha, perkebunan (palm oil) 12,35 juta ha, dan pertambangan 3,2 juta ha. Sektor perkayuan, lanjut Kisworo, menurun tajam sejak 2000 yang mencapai luasan 72 juta ha. (N-1)