SP1 PNS Jambi yang Membolos

WALI Kota Jambi Syarif Fasha menindak tegas sejumlah pegawai dan tenaga honorer di lingkungan Pemerintahan Kota Jambi yang membolos pada hari pertama masuk kerja pasca-Lebaran.

Seusai memeriksa presensi pegawai di sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD), Fasha langsung memberikan surat peringatan pertama (SP1) kepada para pegawai yang membolos.

Menurut Fasha, tidak ada alasan bagi para pegawai ataupun tenaga honorer untuk bolos atau terlambat bekerja karena masa liburan sudah cukup panjang.

Di tempat lain, Gubernur Jambi Zumi Zola mengaku gerah melihat data 60 pegawai negeri sipil (PNS) yang tidak masuk kerja. Terhadap pegawai yang membolos dan terlambat, ia berjanji akan memberikan sanksi tegas.

Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam pun senada. Ia mengancam akan memotong tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) selama 5 hari kerja bagi PNS yang membolos pada hari pertama bekerja pasca-Lebaran.

Di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, ada sekitar 6% dari 18.280 PNS yang membolos seusai musim liburan. Se­kretaris Kota (Sekkot) Makassar Ibrahim Saleh menuturkan, tingkat kehadiran di SKPD berkisar 90%-100%. Dengan demikian, menurut dia, tingkat kehadiran pegawai pada tahun ini relatif tinggi.

Adapun untuk lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan, tingkat kehadiran mencapai 99%.

''Untuk pegawai yang memperpanjang libur, dipastikan ada sanksi ke­cuali ada alasan yang jelas dan masuk akal,'' kata dia.

Sekretaris Daerah Pemprov Sumsel Mukti Sulaiman mengatakan total pegawai di lingkungan pemprov berjumlah 8.275 orang. Dari jumlah itu, hanya 1% atau 83 pegawai yang tidak masuk kerja dengan alasan sakit dan dinas di luar kota.

Di sisi lain, Sidang Paripurna DPRD Prabumulih, Sumatra Selatan, yang ber-agendakan penyampaian nota laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Prabumulih terpaksa dibatalkan karena anggota dewan yang hadir tak mencapai kuorum. Sebanyak 11 dari 25 anggota DPRD Kota Prabumulih tidak hadir.

Ketua DPRD Prabumulih Ahmad Palo mengatakan ketidakhadiran anggota dewan tersebut karena memang sedang ada urusan. Akan tetapi, ada juga yang tanpa keterangan.

''Yang tanpa keterangan delapan anggota, sedangkan sisanya ada yang alasan masih umrah dan masih mudik, jadi menambah libur,'' terangnya. (RF/HM/YK/FL/AD/LN/DW/SL/CS/N-1)