Pemprov Umumkan Bali Bebas Vaksin Palsu

SETELAH melakukan inspeksi mendadak (sidak) di hampir seluruh rumah sakit, klinik swasta, dokter praktik, hingga saat ini, belum ditemukan indikasi peredaran vaksin palsu di Bali.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali Ketut Suarjaya menjelaskan, hingga saat ini, pihaknya terus melakukan pemeriksaan terhadap rumah sakit swasta, klinik bersalin, tempat praktik dan sebagainya.

"Sementara ini, belum dijumpai vaksin palsu. Tetapi, tim kami terus menyisir tempat-tempat praktik swasta, klinik bersalin, rumah sakit swasta, dan sebagainya," ujarnya di Denpasar, Kamis (7/7).

Menurutnya, Bali telah melakukan berbagai upaya untuk mendeteksi peredaran vaksin palsu. Dinas Kesehatan Provinsi Bali sudah mengedarkan surat resmi terkait dengan vaksin palsu. Surat edaran Kadiskes Provinsi Bali ini untuk menindaklanjuti surat Direktur Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit: Surat edaran terkait vaksin palsu No: TU. 02. 06/D.1/II.4/912/2016. Surat edaran ini dikeluarkan sehubungan dengan pemberitaan peredaran vaksin palsu yang ditemukan di sejumlah apotek, rumah sakit, dan pelayanan swasta .

Untuk itu, Ketut mengimbau seluruh pelaksanan pelayanan imunisasi baik pemerintah maupun swasta untuk melakukan lima langkah sebagai berikut yakni memeriksa kembali sumber pembeli vaksin BCG, Campak, Polio, Hepatitis B, dan Tetanus Toksoid di rumah sakit atau klinik masing masing.

Apabila sumber pembeli vaksin tersebut diragukan, mohon agar vaksin tidak digunakan. Sementara diharapkan membeli vaksin dari distribusi resmi PT Biofarma atau menggunakan vaksin yang tersedia di Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota dengan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota atau Puskemas Setempat.

Memantau dan segera melaporkan ke Dinas Kesehatan atau Balai Besar POM setempat apabila ada vaksin yang diragukan. Dan yang terakhir, meminta dan melaporkan ke Dinas Kesehatan bila ada laporan orangtua pasien yang melaporkan KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi) karena vaksin tersebut. Beberapa jenis vaksin yang dipalsukan yakni BCG, Campak, Polio, Hepatitis B, dan Tetanus Toksoid.

Ketut juga menjelaskan bahwa hingga saat ini Provinsi Bali masih aman dan tidak ditemukannya vaksin palsu.

"Sampai saat ini setelah dilakukan monitoring ke vaksinkes di Bali bersama Balai Besar POM belum ditemukan adanya vaksin palsu di Bali," ujar Ketut.

Sementara itu, ketika ditanya bagaimana bisa membenakan vaksin palsu dan asli, Ketut menegaskan bahwa di vasyankes pemerintah pihaknya menjamin tidak ada yang palsu.

"Monitoring vaksin dilakukan secara kontinyu tidak hanya saat ada kasus. Di Fasyankes pemerintah kami menjamin vaksinnya asli. Kalau di swasta sulit mendeteksi karena mereka membeli lewat jalur swasta. Tks," jawab Ketut.

Sementara itu, lanjutnya, yang berwenang untuk mengawasi obat dan vaksin itu dilakukan oleh BBPOM. Meski demikian pihaknya juga tetap melakukan pengawasan.

“Pengawas obat dan vaksin dilakukan oleh BBPOM. Tetapi tetap juga kami awasi. Selama ini Bali aman dari vaksin palsu. Saya sarankan agar lebih baik vaksinasi di fasyankes pemerintah karena pasti vaksinnya asli. Dan gratis,” jelasnya.

Sementara Gubernur Bali Made Mangku Pastika memastikan jika Bali bebas vaksin palsu. Hal ini bisa dipahami karena sudah ada penjelaskan dari pihak kepolisian untuk peredaran vaksin palsu di Bali.

"Ketika mendengar informasi bahwa ada pengakuan tersangka yang mengedarkan vaksi palsu ke Bali, saya langsung telpon Kapolda Bali Irjen Pol Sugeng Priyanto. Saya meminta bantuan Kapolda Bali untuk berkoordinasi dengan pihak Direskrimsus Mabes Polri untuk mengecek kebenaran pengakuan tersebut. Dan setelah dicek, ternyata tidak benar pengakuan tersebut, dan tidak benar pula bahwa Bali jadi salah satu tempat peredaran vaksin palsu terbesar di Indonesia. Jadi saya pastikan jika di Bali tidak ada vaksin palsu," ujarnya. (OL-3)