Apdesi Kalimantan Selatan Dorong Evaluasi dan Pengawasan Dana Desa

ASOSIASI Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kalimantan Selatan mendorong peningkatan evaluasi dan pengawasan pengelolaan dana desa menyusulnya banyaknya aparatur desa yang tersandung kasus hukum di wilayah tersebut. Hingga Desember 2022 penyaluran dana desa di Kalsel sudah mencapai 91,61% persen dari total dana desa Rp1,426 triliun.

"Apdesi menyayangkan masih banyaknya kasus-kasus hukum yang menyeret kepala desa dan aparatur desa, termasuk di Kalsel," ungkap Edy
Rahmanto, Ketua Apdesi Kalsel, Rabu (21/12).

Karena itu pihaknya mendorong peningkatan evaluasi dan pengawasan bagi aparatur dalam pengelolaan keuangan desa.

Menurut Edy perlu ada perkuatan konsolidasi dan koordinasi dengan berbagai pihak khususnya BPD selaku pengawas pemerintahan di desa.
"Banyak pemerintah desa tidak harmonis hubungannya dengan BPD yang
menyebabkan peran pengawasan tidak berfungsi dengan baik. Perlu pembinaan dan evaluasi  untuk menghindari kesalahan yang bersinggungan dengan masalah hukum," tutur Kepala Desa Maburai, Kabupaten Tabalong, itu.

Program dana desa yang sudah berjalan sejak 2015, lanjutnya, telah memberikan manfaat besar bagi pembangunan dan kemajuan desa. "Namun
beberapa aturan atau kebijakan pemerintah pusat justru membatasi dan
mengekang desa untuk bisa mandiri," ungkap Edy.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kalsel,
Faried Fakhmansyah juga menyayangkan masih adanya kasus-kasus penyimpangan dana desa terjadi di Kalsel. Peningkatan SDM aparatur desa dan pengawasan tata kelola keuangan desa (Siskeudes dan Sispades) menjadi sangat penting. (N-2)