Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PT Waskita Karya meminta maaf ke warga Sumatra Utara atas lambannya
pengerjaan proyek perbaikan jalan senilai total Rp2,7 triliun, karena masalah teknis.
Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sumut Bambang Pardede
mengatakan, Waskita Karya memastikan proyek perbaikan jalan di Sumut
senilai Rp 2,7 triliun akan selesai sesuai target.
Sebagai kontraktor proyek tersebut PT Waskita Karya optimistis target
progres 33% pada akhir tahun ini dapat dicapai, meski saat ini masih
berjalan 5%.
"Mereka mengatakan peralatan akan disebar dalam minggu ini dan siap menyelesaikan perbaikan jalan," ujarnya, Kamis (10/11).
Waskita, lanjut dia, meminta maaf kepada masyarakat Sumut yang sudah
menunggu berjalannya proyek tersebut. Mereka berkomitmen tidak akan pernah meninggalkan proyek dalam keadaan belum selesai.
BUMN sektor konstruksi tersebut beralasan lambannya pengerjaan proyek
karena sempat menghadapi masalah teknis. Masalah teknis tersebut ada pada pekerjaan rancang bangun. Perusahaan terlebih dahulu harus melakukan survei untuk membuat desain di lokasi yang tersebar.
Proyek baru bisa dikerjakan setelah desain selesai. "Inilah yang
menjadi hambatan mereka, yang membuat hingga kini desain proyek yang akan dikerjakan belum selesai 100%," lanjut Bambang.
Menurut dia, Waskita juga membantah tidak memiliki dana mengerjakan
proyek tersebut. Jika proyek tidak sesuai dengan rencana, maka bukan hanya Pemprov Sumut saja yang bermasalah.
Namun Waskita juga akan mengalami pemutusan kontrak. Yang berakibat dapat ditariknya penyertaan modal negara (PMN).
Bambang memaparkan, jumlah total jalan rusak berat di Sumut sepanjang 710 kilometer. Sementara dana yang dimiliki hanya bisa untuk perbaikan jalan sepanjang 450 km.
Karena itu ditentukan skala prioritas, yakni dengan mendahulukan perbaikan terhadap jalan yang berdampak pada perekonomian Sumut.
Dari total Rp2,7 triliun biaya pengerjaan proyek ini, sebanyak Rp500 miliar di antaranya dianggarkan pada 2022 dan sebagian besar lain pada 2023.
Pada tahap awal, pekerjaan perbaikan dilakukan terhadap 10 ruas jalan yang tersebar di beberapa daerah, yakni Medan, Delisedang, Karo,
Pematangsiantar, Simalungun, Asahan, Dairi, Pakpak Bharat, Padanglawas
(Palas), Padanglawas Utara (Paluta) dan Mandailing Natal (Madina).
Adapun kesepuluh ruas jalan provinsi tersebut antara lain Simpang
Pertempuran-Batas Medan (Marelan), Jalur Alternatif Medan-Berastagi
(Kecamatan Kutalimbaru), Batas Pematangsiantar-P. Raya (Kecamatan Panei) serta Tanah Jawa-Batas Asahan.
Kemudian Batas Pematangsiantar-Tanah Jawa, Jalan PLTA Sidikalang, Jalan
Huta Jungak (Pakpak Bharat), Gunung Tua-Binanga (Paluta), Ujung Batu-Batas Riau (Palas) serta Muara Soma-Simpang Gambir (Madina). (N-2)
Ungkapan warga itu merupakan puncak keresahan mereka terhadap pemerintah yang belum juga memperbaiki jalan rusak selama bertahun-tahun
Sepanjang 200 kilometer ruas jalan di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, hingga pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 masih belum ada perbaikan dari pemerintah daerah.
Beberapa warga desa Sumurgayam, kecamatan Paciran, kabupaten Lamongan, melakukan protes terhadap kondisi jalan utama kecamatan yang rusak parah
Titik jalan yang rusak itu berada tidak jauh dari Kompleks perkantoran Pemkab Bandung Barat
Perbaikan jalan berlubang tersebut, yang mencapai 1.550 meter di antaranya 1.250 meter telah dipelihara dengan tambal sulam hotmix dan 300 meter lainnya diperbaiki dengan pondasi agregat.
PARA pemudik diminta mewaspadai sejumlah ruas jalan tol dan arteri yang masih tidak memadai hingga menjelang arus mudik Lebaran 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved