BPN Papua Akui Minim SDM

BADAN Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Papua mengakui dalam melaksanakan program dan kegiatan sertifikasi rutin tahun anggaran 2016 masih terkendala minimnya sumber daya manusia (SDM).

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua Nicolas Wanenda di Jayapura, Kamis (23/6), mengatakan, pihaknya terkendala petugas teknis dan administrasi yang sangat minim di setiap kantor pertanahan kabupaten/kota di wilayahnya.

"Selain terkendala minimnya SDM, kami juga mempunyai hambatan dari anggaran yang ditetapkan tidak sesuai dengan kondisi geografis," katanya.

Menurut Nicolas, pihaknya juga mengalami kendala dalam bidang jaringan internet, sebab dalam hal penginputan data fisik dari kegiatan legalisasi aset, ternyata data dalam Kantor Pelayanan Pajak (KPP) berupa data kampung dan distrik belum terintegrasi dengan aplikasi KPP.

"Target yang ditetapkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau BPN tahun anggaran 2016 sebanyak 8.450 bidang dengan realisasi per Juni (2016) sekitar 6.190 bidang atau sekitar 60%," ujarnya.

Dia menjelaskan untuk memenuhi target yang telah ditetapkan oleh Kementerian ATR tersebut, kendala-kendala seperti minimnya SDM, terbatasnya anggaran, dan jaringan internet harus ditangani secara baik.

"Kendala-kendala lain juga tampak dari proses sertifikasi Barang Milik Negara (BMN), dari target 100 bidang yang diberikan pusat, realisasi hanya 10 bidang disebabkan biaya yang dianggarkan tidak sesuai dengan kondisi geografis," pungkasnya. (MC/OL-5)