Pemkab Tasikmalaya bakal Berlakukan Assessment bagi Eselon 2

PEMERINTAH Kabupaten Tasikmalaya dalam dua minggu pertama Ramadan berencana melakukan sistem assessment atau penilaian terhadap pejabat birokrasi Eselon 2 di lingkungan pemerintah, termasuk Sekretaris Daerah. Namun, Panitia Penyelenggara dilakukan oleh Pemkab sendiri atas rekomendasi dari Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung.

"Pemerintah Tasikmalaya berencana melakukan sistem assessment yang akan dilakukan pada Ramadan ini, sekitar 15 Juni dan hasilnya akan keluar pada 20 Juni sebelum Lebaran. Karena sistem itu akan dilakukan secara terbuka bagi Eselon 2, dan itu juga bakal diumumkan kepada media masa lulus tidak lulus mereka melakukan ujian tersebut," kata Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum, Selasa (7/6).

Pemberlakuan sistem assessment merupakan amanat Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Sistem assessment dilakukan oleh panitia seleksi. Anggotanya ada yang dari luar pemerintahan, baik pengamat atau yang lainnya dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas kinerja jajaran birokrasi di lingkungan Pemkab Tasikmalaya.

Uu menambahkan, ujian terhadap Eselon 2 di Kabupaten Tasikmalaya ada 3 pilihan untuk diambil mereka antara lain, mencari tempat di kabupaten/kota lain, baik itu di Jawa Barat atau di luar Jawa Barat. Kedua, bisa menjadi Widiaswara atau fungsional tertentu, di antaranya menjadi guru. Atau pilihan ketiga, yakni diturunkan eselonnya dari 2 menjadi Eselon 3.

"Kami memprediksi tidak menutup kemungkinan di antara mereka Eselon 2 ada yang tidak lulus, dan terpaksa harus memilih 3 opsi tadi. Karena kami sebagai pemimpin pemerintahan tidak akan pandang bulu, mereka yang di-assessment seluruh pejabat Eselon 2 di lingkungan pemerintah termasuk Sekda Kabupaten Tasikmalaya. Karena kami sudah merasakan satu periode kemarin jadi Bupati-Wakil Bupati, karakter dari masing-masing kepala dinas benar tidaknya penilaian secara kasat mata dengan bergaul dan berkumpul, kemudian dites dan itu hanya ingin menyakinkan saja," ujarnya.

Selain itu, Uu mengungkapkan, persiapan assessment sudah dilakukan dan telah mencapai 90%. Namun, untuk Panitia Seleksi (Pansel) merupakan orang Pemkab atas rekomendasi dari Unpad. Siapa-siapa saja yang duduk di Pansel, seluruhnya ditentukan oleh panitia dari Unpad. Jika melihat kabupaten/kota lain yang telah melakukan assessment, biasanya diberikan kepada BKPLD Provinsi Jabar, pensiunan Pemkab dan orang Pemkab Tasikmalaya.

"Kami yakin pansel assessment bisa netral dan tidak akan terkontaminasi dan selama itu saya tidak punya kepentingan siapa yang harus lulus dan siapa yang tidak lulus. Sebab jika ada kepentingan, maka tidak akan baik bagi Pemkab Tasikmalaya dan juga kami tidak menutup kemungkinan nantinya assessment pun bakal dilakukan pada pejabat Eselon 3 mendatang," paparnya. (AD/OL-5)