Gubernur Sulawesi Selatan tidak Setuju Rasionalisasi PNS

WACANA rasionalisasi PNS yang digulirkan Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negaran dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) menuai banyak kritikan termasuk penolakan.

Salah satunya dari Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Syahrul Yasin Limpo yang juga Ketua Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI). Menurutnya tidak ada alasan untuk melakukan rasionalisasi PNS.

"Kalau di Sulsel, kita punya akselerasi dan kinerja antara kabupaten dan kota yang baik. Pemerintahan bisa mendinamisasikan semua pekerjaan yang ada, sehingha belum tepat dilakukan di Sulsel," jelas Syahrul, Selasa (7/6).

Terkait adanya pernyataan yang juga menyebutkan, jika belanja gaji untuk PNS itu membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Syahrul menyebutkan, kalau di Sulsel itu tidak terjadi.

Di Sulsel itu, APBD 2016 sebesar Rp6,7 triliun. Untuk gaji pegawai hanya 18,2 persen dari nilai tersebut, atau hanya sekitar Rp588 miliar saja. "Jadi belum alasan untuk rasionalosasi pegawai. Karena, ini bukan persoalan besar tidaknya gaji juga, tapi bagaimana bisa mengatur peningkatan perekononian," ulangnya.

Syahrul juga menegaskan, yang penting dalam pemerintahan saat ini adalah, bagaimana mengefektifkan semua elemen agar bisa berdaya guna, karena semua elemen ada tugas dan fungsinya masing-masing.

"Tapi kalau di Sulsel sendiri, semua seimbang. Jadi tidak ada yang harus dirasionalisasi. Saya tidak setuju itu," tegasnya. (X-11)