Bali Nyatakan Perang Melawan Kenaikan Harga Elpiji 3 Kg

PEMERINTAH Provinsi Bali melakukan sidak secara serentak terhadap kenaikan harga elpiji 3 kilogram. Wakil Ketua Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali Dewi Setyowati saat dikonfirmasi di Denpasar, Selasa (7/6), menjelaskan saat ini seluruh Wakil Bupati di Bali bersama TPID di kabupaten melakukan sidak secara serentak di seluruh Bali.

"Hampir seluruh bupati, wakil bupati, Ketua DPRD dan TPID masing-masing kabupaten dan kota di Bali sudah bergerak. Mereka melakukan sidak di agen-agen yang secara seenaknya menaikkan harga elpiji 3 kilogram. Karena banyak agen di Bali yang menjual di luar HET, dan harganya terlalu tinggi," ujarnya.

Padahal HET di Bali untuk elpiji 3 kilogram hanya Rp14.500 per tabung. Berdasarkan keluhan masyarakat, harga elpiji 3 kilogram naik hingga Rp20 ribu. Dan bahkan beberapa wilayah pedesaan naik hingga Rp22 ribu. Di Kecamatan Nusa Penida, seberang Pulau Bali, harganya naik hingga Rp 40 ribu pertabung.

"Warga di Nusa Penida memang tidak banyak protes, karena saat membeli dijelaskan bahwa itu semua sudah termasuk ongkos transportasi dan tenaga," ujar Wayan Sukadana, seorang warga Nusa Penida yang dikonfirmasi Selasa (7/6).

Menurut Dewi, pihaknya akan memasang dalam bentuk iklan kepada seluruh media di Bali untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa ada beberapa titik yang menjual elpiji seharga Rp 14.500. Nantinya ada pangkalan yang sudah ditunjuk untuk menjual elpiji sesuai HET. Dengan iklan itu, masyarakat diharapkan membelinya di pangkalan yang sudah disebutkan dalam iklan.

"Makanya, setelah membacanya atau mengetahuinya, jangan beli di tempat lain, karena harganya sudah melejit naik. Kalau masih mau membelinya di tempat lain, itu salahnya sendiri," ujarnya.

Ia juga mengeritik Pertamina yang tidak bergerak cepat meminimalisir masalah kenaikan harga elpiji 3 kilogram ini ini. Salah satu caranya adalah segelnya dibuat dengan hologram seperti meterai untuk memudahkan pengawasan. Dfan hal ini hanya dikuasai oleh Pertamina.

"Tapi entah kenapa, hal yang simple bisa dibuat sulit. Pikirkan juga rakyat kecil lain di negeri ini. Jangan sampai barang subsidi tetapi aturan berbelit belit, mata rantai dibuat panjang. Katanya setiap rupiah keluar APBN harus transparan. Kenapa Pertamina tidak transparan," ujar Kepala Perwakilan Bank Indonesia Denpasar ini.

Menurutnya, hari ini saja, ada 3 kabupaten yang melakukan sidak secara serentak yakni Karangase, Klungkung, dan Badung. Sementara Kota Denpasar sudah melakukan sidak sehari sebelumnya. Ia memastikan akan diikuti oleh seluruh kabupaten lainnya di Bali karena semuanya sudah sepakat untuk memerangi kenaikan harga elpiji subsidi 2 kilogram yang digelontorkan APBN.

"Jangan sampai subsidi itu jatuh ke tangan yang salah. Subsidi itu lari ke orang miskin, bukan kepada para pemilik agen atau pangkalan," ujarnya.(OL-4)