Jatim Belum Tentukan Sikap Soal Pemangkasan PNS

GUBERNUR Jatim Soekarwo mendukung sepenuhnya langkah KemenPAN dan RB melakukan rasionalisasi PNS. Namun Pemprov Jatim masih menunggu petunjuk lebih lanjut terkait rencana tersebut.

"PNS yang tidak produktif hanya akan membebani APBN atau APBD saja. Silakan saja dirasionalisasi," kata Soekarwo di Surabaya, Senin (6/6).

Meski begitu, Soekarwo mengaku belum tahu persis cara yang dipergunakan rasionalisasi PNS itu, sebab selama ini hanya melihat dan mendengar dari media massa.

Menurutnya, pengertian perundang-undangan yang tidak produktif adalah yang tidak memiliki kompetensi. Contoh dari PNS yang tidak produktif itu adalah tenaga-tenaga administrasi, yang kemudian tenaganya bisa digantikan dengan TI (teknologi informasi).

Sedangkan PNS yang produktif, seperti tenaga kesehatan dan pendidikan tidak mungkin dirasionalisasi. Sebab Pemprov Jatim kini tengah mengalami kekurangan tenaga guru dan medis.

"Jika wacana rasionalisasi ini benar diwujudkan, akan menimbulkan polemik sendiri. Sebab dulu ada yang diangkat menjadi tenaga honorer karena soal kompetensi kurang dan kasihan," ujarnya.

Karena itu, Pemprov Jatim belum bisa memtuskan soal rasionalisasi PNS, saat ini yang bisa dilakukan adalah menunggu keputusan dari pemerintah pusat seperti apa. (OL-2)