Daerah Sebaiknya Kelola Raskin Sendiri

BURUKNYA kualitas beras untuk masyarakat miskin (raskin) memicu terjadinya penolakan warga terhadap bahan pokok pangan itu. Rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM) raskin selalu gelisah bila menerima beras dengan kualitas buruk dan tidak layak konsumsi.

Bupati Boyolali, Jawa Tengah, Seno Samudera mengakui kualitas beras raskin di Solo Raya tidak begitu bagus. Atas fakta tersebut, pemerintah daerah yang berada di lingkup Solo Raya memberikan saran dan usul kepada pemerintah pusat agar raskin yang diterima RTS-PM bisa dikonsumsi.

"Ini bukan 100% kesalahan warga jika kemudian raskin yang diperoleh dijual lagi. Kami menyarankan agar pemerintah pusat memberikan wewenang kepada daerah untuk melakukan lelang raskin sendiri," ujar Seno, kemarin.

Cara itu dilakukan agar raskin yang dibagikan kepada warga benar-benar berkualitas. "Kami berulang kali menerima laporan bahwa mutu raskin yang dibagikan jelek meski Bulog bersedia mengganti," ungkapnya.

Saat Komisi Pemberantasan Korupsi menaruh perhatian besar terhadap pengelolaan kebijaksanaan subsidi raskin, hal itu jadi sorotan serius pemda. Seno memaparkan Pemkab Boyolali lebih mengenal dan lebih tahu detail siapa saja warganya yang berhak menerima raskin dan memanfaatkan barang subsidi itu.

"Saat ini kepala keluarga (KK) miskin Boyolali yang mendapat jatah raskin sebanyak 64.166 KK. Kalau pusat memberikan kewenangan kepada daerah untuk lelang raskin, tentu hasilnya lebih baik. Waktunya lebih tepat. Intinya lebih efektif dan efisien," ujarnya.

Hal senada dikemukakan anggota Komisi Kesra DPRD Kota Surakarta, Reny Widyawati. Dia memaparkan bahwa program raskin daerah (raskinda) atau raskin yang dikelola daerah jauh lebih efektif karena pengadaan beras lebih berkualitas. "Harga beras yang dibagikan dalam raskinda Rp9.000 per kg," kata Reny.

Dengan beras berkualitas baik, para penerima raskin dipastikan tidak akan menjual jatah beras mereka. "Ini jauh bermanfaat daripada penerima menjual kembali berasnya ke pengepul."

Senada dengan Reny, Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan Sragen, Suratno, meminta pemerintahan Jokowi-JK memberi kesempatan bagi daerah untuk mengelola beras petani ataupun raskin. "Pemda bisa membuat perusahaan daerah pertanian yang bisa mengelola beras petani. Tidak seperti sekarang ini, Bulog mencari beras petani lewat rekanan. Ini banyak permainan."

Dengan adanya otoritas yang diberikan pusat kepada daerah untuk mengelola beras petani, warga miskin bisa menerima beras lebih bagus.  (WJ/N-4)