Badan Otoritas Bromo Tengger Semeru Siap Dibentuk

PERINTIS Desa Wisata di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Heri Mujiono memaparkan potensi desa-desa di Kecamatan Ampelgading, Tirtoyudo, dan Dampit. Ketiga kecamatan itu merupakan jalur wisata menuju Gunung Semeru dan wisata pantai di selatan Malang. Dulu, kawasan setempat merupakan jalur wisata unggulan.

Deerah itu merupakan sentra perkebunan kopi dan kakao, bekas perkebunan zaman Belanda. Namun sekarang, jalur wisata itu justru terhapus di peta wisata. Penyebabnya, infrastruktur penunjang pariwisata belum mendapatkan perhatian serius.

Padahal, sampai sekarang masih ada rel kereta api yang bisa dimanfaatkan kembali untuk pengembangan pariwisata. Bahkan, ada jalur alternatif mulai Kecamatan Tumpang, Poncokusumo, dan Jabung, yang bisa menjadi jalur wisata untuk menghidupkan desa-desa menuju Gunung Bromo dan Gunung Semeru. Namun, jalur wisata itu butuh sentuhan.

"Infrastruktur jalur selatan menuju Gunung Bromo dan Gunung Semeru harus dihidupkan kembali mengingat potensinya sangat besar guna menarik wisatawan," tegas Heri Mujiono dalam Focus Group Discussion (FGD) Percepatan Pengembangan Bromo Tengger Semeru sebagai Destinasi Pariwisata Prioritas di Hotel Harris, Malang, Jatim, Rabu (1/6).

Diskusi yang digagas Kementerian Koordinator Maritim dan Sumber Daya itu berlangsung interaktif. Peserta memberikan masukan untuk percepatan terbentuknya Badan Otoritas Pariwisata Kawasan Bromo Tengger Semeru.

Hadir dalam diskusi itu di antaranya pelaku jasa wisata, akademisi, Pemerintah Provinsi Jatim, Pemerintah Kabupaten Malang, Pasuruan, Probolinggo, dan Lumajang, serta Balai Besar Bromo Tengger Semeru.

Paparan pertama ialah kebijakan rencana pembentukan Badan Otoritas Pariwisata Bromo Tengger Semeru, disusul paparan kebijakan pengembangan 10 destinasi pariwisata prioritas, proses Peraturan Presiden tentang Badan Otoritas, kebijakan rencana pengembangan pariwisata Jatim, kebijakan pengembangan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, paparan Pemda, yang ditutup dengan diskusi dan tanya jawab.

Kegiatan itu dipandu anggota Pokja Percepatan Pembangunan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas AS Harsawarda. Peserta diskusi sangat bersemangat, sebab pemerintah bakal mengembangkan kawasan pariwisata Bromo Tengger Semeru dengan dukungan anggaran dari pemerintah pusat, nantinya dikelola melalui Badan Otoritas Pariwisata yang segera terbentuk untuk Bromo Tengger Semeru.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemkab Malang Made Arya Wedanthara mengatakan sudah gencar membangun pariwisata dengan dukungan semua stakeholder. Ia menyambut baik segera terbentuknya Badan Otoritas Bromo Tengger Semeru mengingat Pemkab Malang sekarang sudah gencar membangun destinasi wisata di jalur menuju Gunung Bromo dan Gunung Semeru.

"Kami sangat siap mengembangkan industri pariwisata," tegasnya.

Kabupaten Malang sangat siap, mengingat sudah ada Bandara Abdulrachman Saleh, yang lokasinya di jalur wisata Bromo dan Semeru. Bahkan, jalur wisata itu sudah saling terhubung dengan objek wisata baru akses Kecamatan Pakis, Tumpang, hingga Poncokusumo.

Di jalur itu ada objek wisata Wendit Water Park, wisata peternakan lebah, Candi Jago, Candi Kidal, hingga agrowisata petik apel dan susu segar. Rest area juga sudah tersedia di Tumpang. Wisatawan juga dimanjakan dengan kemudahan transportasi, homestay, hotel, dan restoran yang menyajikan kuliner khas perdesaan.

Oleh karena itu, Badan Otoritas harus segera terbentuk agar pariwisata di Bromo Tengger Semeru bisa lebih bergairah, sekaligus menyejahterakan rakyat.

Hal serupa juga diungkapkan Pemkab Pasuruan, Probolinggo, dan Lumajang, yang juga sudah mengembangkan pariwisata untuk mendukung program pemerintah pusat tersebut.

Sementara itu, BB-TNBTS angkat bicara, memberikan masukan positif. Sebelum membentuk Badan Otoritas Pariwisata, perlu memerhatikan pentingnya kepedulian antarinstansi untuk mengembangkan pariwisata Bromo Tengger Semeru secara positif.

Kepala Bidang Wilayah Pengelolaan TNBTS Wilayah II Feriana mengatakan perlu pengaturan tugas, pokok, fungsi, dan wewenang pengelolaan. "Sebab kawasan Bromo Tengger Semeru sekarang dikelola BB-TNBTS," katanya.

Setelah munculnya kebijakan Badan Otoritas Pariwisata, semua pihak nanti bakal dilibatkan dalam menggarap pariwisata di posisi Dewan Pembina atau Dewan Pengelola.

Ketika dana pembangunan sarana dan prasarana penunjang pariwisata mulai digelontorkan, lanjutnya, harus ditegaskan tanggung jawabnya apakah dikelola BB-TNBTS, Pemda, atau semua pihak yang terlibat dalam Badan Otoritas. Bahkan, pendataan aset harus dijelaskan lebih detail agar tidak ada masalah.

"Penerimaan Negara Bukan Pajak nantinya juga harus diatur secara jelas, siapa yang memungut," ujarnya.

Yang jelas, lanjutnya, BB-TNBTS mendukung program pemerintah pusat. Sejauh ini, zona pemanfaatan untuk ruang publik yang tersedia sekitar 493 hektare dan ruang usaha sekitar 47 hektare. "Idealnya nanti TNBTS masuk di Dewan Pembina dan Dewan Pengelola," katanya.

Sejauh ini, pariwisata di Bromo Tengger Semeru sudah berkembang pesat. Jumlah kunjungan wisata cukup banyak yakni jumlah wisatawan Nusantara pada 2014 sebanyak 546.433 orang dan wisatawan mancanegara sebanyak 23.712 orang, totalnya 570.145 orang. Pada 2015, jumlahnya sedikit menurun akibat erupsi Gunung Bromo untuk wisatawan Nusantara 456.995 orang dan wisatawan mancanegara 17.016, totalnya 474.011 orang.

Sedangkan sampai dengan April 2016 tercatat 36.807 wisatawan Nusantara dan 4.990 wisatawan mancanegara, totalnya 41.797 orang.

Untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada 2014 sebanyak Rp15,171 miliar, pada 2015 sebanyak Rp15,170 miliar dan sampai dengan April 2016 sebanyak Rp2,224 miliar.

Deputi II Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Kemenko Maritim Agung Kuswandono mengatakan diperlukan diskusi sebelum membentuk Badan Otoritas Pariwisata guna menghindari ego masing-masing pemda dan institusi di daerah.

Yang jelas dengan pembentukan Badan Otoritas nantinya bakal mengembangkan potensi pariwisata lebih baik untuk kesejahteraan rakyat. "Potensi pariwisata diangkat dulu, nantinya masyarakat yang bakal menikmati," kata Agung.

Untuk keperluan itu diperlukan masukan dari semua pihak dan harus segera dilaporkan ke pemerintah pusat. "Sebab, Kepres Badan Otorita Bromo Tengger Semeru sudah di meja Presiden Joko Widodo," tegasnya.

Ia menjelaskan program tersebut jangka panjang dan merupakan pekerjaan besar. Oleh sebab itu, Pemda harus menyiapkan diri, termasuk mengedukasi masyarakat. Hal itu dilakukan agar warga di desa-desa siap menerima wisatawan seperti tamu bahkan keluarga sendiri.

"Masyarakat harus diedukasi bagaimana menerima tamu dengan senyum, lingkungan bersih dan mengubah cara padang sebelumnya menjadi penguasa di daerahnya menjadi melayani tamu wisatawan," ujarnya.

Semua masukan dari daerah dalam diskusi itu sangat bermakna. Seluruh stakeholder bergerak, masyarakat dan pelaku jasa wisata juga menyiapkan diri dengan baik.

Sekarang, memang sudah terlihat upaya pengembangan potensi pariwisata Bromo Tengger Semeru secara positif. Namun, memang harus diperhatikan terkait sanitasi dan lingkungan juga harus menjadi perhatian utama selain infrastruktur. Umumnya, objek wisata minim toilet. Kalau pun ada toilet, kerap kurang bersih. Untuk itu perlu perbaikan dan peningkatan guna mengembangkan pariwisata yang berkualitas.

Yang terpenting kawasan wisata Bromo Tengger Semeru ialah milik bersama untuk kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara. Sedangkan 10 destinasi pariwisata yang dikembangkan ialah Borobudur, Mandalika-Labuhan Bajo, Gunung Bromo Tengger Semeru, Kepulauan Seribu, Danau Toba, Wakatobi, Tanjung Lesung, Morotai, dan Tanjung Layang.

"Sektor pariwisata itu menjual kenangan dan semakin lama semakin bagus, berbeda dengan bahan tambang yang bisa habis," tukasnya.

Hasil Focus Group Discussion Percepatan Pengembangan Bromo Tengger Semeru sebagai Destinasi Pariwisata Prioritas di Malang mengerucut pada perbaikan infrastruktur, pembangunan jalur alternatif untuk menghidupan desa-desa di kawasan Bromo Tengger Semeru, penataan tata ruang dan wilayah, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelaku jasa wisata, menghidupkan jalur wisata, mengoptimalkan peran pemda dan institusi lainnya.

Selain itu, luas wilayah yang disepakati bersama untuk pariwisata sedikitnya sekitar 1.500 hektare. Diharapkan akhir Juni 2016 sudah ada masukan untuk dibawa ke Pokja, selanjutnya merealisasikan pembangunan pariwisata di daerah itu. (BN/OL-5)