Perbaikan Jalan di Kabupaten Sukabumi Dibantu Anggaran IPD

PERBAIKAN infrastruktur jalan rusak di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, hampir 1.000 kilometer atau 67% dari panjang jalan, ikut dibantu anggaran infrastruktur publik daerah (IPD) bersumber dari pemerintah pusat. Adanya sokongan dana itu diharapkan bisa mempercepat peningkatan infrastruktur di wilayah terluas se- Pulau Jawa dan Bali itu.

"Nilainya saya lupa. Tapi nilainya di atas Kota Sukabumi dan di bawah Kota Bogor. Sebetulnya bantuan DAK itu ada tiga, reguler, IPD, dan afirmatif. Tapi tahun ini kita dapat IPD," kata Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Sukabumi Lukman Sudrajat, Minggu (29/5).

Besaran bantuan infrastruktur jalan, lanjut Lukman, biasanya akan disesuaikan dengan kondisi geografis suatu wilayah. Artinya, nilai bantuan tidak bisa sembarang diberikan ke suatu daerah karena ada penghitungannya.

"Nilai bantuan DAK itu jelas koefisiennya. Misalnya dengan menghitung luas wilayah dan panjang jalan. Jadi besarannya ditentukan dengan kondisi wilayah," sebutnya.

Wilayah yang paling banyak terdapat jalan rusak berada di selatan. Penyebabnya, kontur tanah yang labil karena wilayah selatan termasuk bagian dari sesar (patahan) Cimandiri.

"Dari inventarisasi terakhir, hampir 67% jalan milik kabupaten kondisinya rusak. Sedangkan kondisi jalan mantap terdata sekitar 37% atau sekitar 640 kilometer. Tapi kami yakin tingkat kerusakan bertambah karena kondisi cuaca saat ini," jelas Lukman.

Tingkat kerusakan jalan sepanjang lebih dari 1.000 kilometer di Kabupaten Sukabumi bervariatif. Kerusakan jalan ringan penanganannya dilakukan secara rutin seperti penambalan lubang. Jika tingkat kerusakannya sedang atau sekitar 20% penanganannya dilakukan secara periodik.

"Jika kerusakannya di atas 20%, kami kategorikan berat sehingga perlu ada peningkatan," tuturnya.

Penanganan jalan yang sifatnya kebencanaan tidak dilakukan permanen. Biasanya alokasi anggarannya tidak hanya mengandalkan dari Dinas Bina Marga saja, tapi juga dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah. "Tapi penanganannya bersifat sementara, tidak permanen," tandas Lukman. (OL-2)