Reformasi Agraria Cegah Konflik

PROGRAM reformasi agraria tidak hanya mampu meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan petani. Program yang digulirkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional itu juga mampu menekan konflik lahan antara perusahaandan masyarakat. “Salah satu alternatif penyelesaian konflik tanah ialah dengan reformasi agraria. Tanah yang dibiarkanlama dalam konflik menjadi tidak pasti, dan dengan reformasi agraria, konflik bisa diselesaikan,” kata MenteriAgraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan, di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Selasa (24/5), menteri menyerahkan 600 sertifi kat tanah untuk tanah seluas 131 hektare hasil redistribusi tanah reformasi agraria kepadapetani di Ciamis dan Pa ngandaran.

Lebih jauh Ferry menyatakan konflik lahan antara perusahaan dan masyarakat biasanya terjadi karena hak guna usaha tidak diperpanjang perusahaan. Perusahaan juga merasa berhak memperpanjang HGU secara otomatif atas lahan tersebut. “Di Cianjur, ada perusahaan yang menyatakan reformasi agraria ilegal. Yang menilai ilegal atau tidak itu BPN. Karena tidak ada perpanjangan dari kami, HGU mereka yang kami nyatakan ilegal,” tegasnya. Reformasi agraria, lanjut dia, merupakan pengakuan negara terhadap keberadaan masyarakat. Warga bisa hidup, bersawah, dan berkebun di sana.

Menteri menegaskan reformasi agraria bertujuan untuk mengefektifkan pemanfaatan atas tanah agar dapat terkelola dengan baik, terutama untuk memberikan kepastian tanah guna kesejah teraan masyarakat. “Ketika ada izin yang sudah dikeluarkan, tapi tidak dimanfaatkan secara optimal oleh perusahaan pemegang hak guna usaha (HGU), sedangkan masyarakat membutuhkan, kita dorong untuk dapat dimiliki masyarakat sebagai tempat hidup dan sumber perekonomian mereka,” kata Ferry.

Di Jawa Barat, Kementerian Agraria telah menyerahkan 1.452 sertifi kat kepada petani di Ciamis, Banjar, Pangandaran, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya. Total redistribusi tanah reformasi agraria yang akan diberikan mencapai 2.050 bidang dengan luas 4.685 hektare. “Penerima lahan reformasi agraria baru boleh menjual tanahnya setelah 10 tahun,”
ujar Ferry. (AD/Ant/N-2)