Menangkal Ancaman di Jalur Maritim

DRAMA mencekam penyanderaan sejumlah awak kapal berkewarganegaraan Indonesia oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina berakhir, saat diumumkannya pembebasan empat anak buah kapal (ABK) kapal tunda TB Henry, dua pekan lalu. Para sandera dapat dibebaskan sebagai buah manis kerja sama pemerintah Indonesia, Filipina, dan Malaysia, yang diklaim tanpa mengeluarkan uang tebusan sepeser pun. Kesuksesan ini menyusul keberhasilan pembebasan 10 ABK kapal tunda Brahma 12 dan Tongkang Anand 12 yang disandera kelompok Abu Sayyaf.

Benarkah drama mencekam ini telah berakhir? Kelompok Abu Sayyaf itu bermarkas di Mindanao Barat atau Maluku Besar, Filipina Selatan, dan mendeklarasikan Mindanao Barat sebagai negara Islam merdeka. Kelompok ini memang dikenal dengan aksi brutalnya, seperti pengeboman, pembunuhan, pemerasan, dan penyanderaan. Setelah dua peristiwa penyanderaan 14 WNI tersebut, Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Kalimantan Utara, Usman Fakih, mengatakan laut Filipina Selatan kini kondisinya hampir sama dengan Somalia. Jalur di sana menjadi tidak aman akibat pembajakan dan penyanderaan oleh kelompok separatis.

"Sudah banyak warga negara asing yang ditangkap dan dijadikan sandera, termasuk pengusaha Malaysia," ucapnya ketika ditemui Media Indonesia, pekan lalu. Bahkan, imbuhnya, perairan Kalimantan Utara menjadi satu dari delapan zona merah. Ancaman pembajakan dan penyanderaan bisa menimpa siapa saja, apakah itu nelayan, pekerja kapal, wisatawan, maupun pengusaha.

Pasalnya, aksi penculikan bukan hanya dialami Indonesia, melainkan juga Malaysia. Pada 1 April 2016, warga negara Malaysia diculik dari kapal tunda mereka oleh orang-orang bersenjata Filipina di dekat Pulau Ligitan. Sebelumnya, kelompok Abu Sayyaf memenggal Bernard Then, seorang pengusaha Malaysia yang diculik dari sebuah restoran seafood di Malaysia, pada November 2015 lalu.

Tak hanya beraksi di laut, kelompok separatis ini juga sudah bergerilya di darat. Usman mengatakan kelompok Abu Sayyaf masuk ke wilayah darat Indonesia sebagai nelayan dan memata-matai keadaan sekitarnya. Lemahnya pengamanan pemerintah di tiga wilayah itu, yakni Filipina, Malaysia, dan Indonesia menyebabkan kelompok bersenjata ini begitu leluasanya menyusup. Kondisi perekonomian di wilayah perbatasan Kalimantan Utara memang masih tergantung dari negara tetangga sehingga rawan disusupi paham-paham radikal.

Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Benny Indra Pujihastono tak menampik mendesaknya kebutuhan pengamanan di perairan Filipina Selatan. Saat ini TNI baru sebatas melakukan patroli keamanan di perbatasan laut di perairan Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan laut Filipina Selatan. Namun, dia juga menyadari, cukup banyaknya kapal Indonesia yang keluar masuk di jalur itu menyebabkan munculnya kebutuhan pengawalan ekstra, di atas perairan.

Rawan penyelundupan
Tak hanya perairan Filipina Selatan, kewaspadaan tinggi juga diterapkan di wilayah perairan Selat Malaka yang dikenal sebagai arus lalu lintas laut yang tersibuk di Asia Tenggara. Memanjang dari Sumatra hingga Semenanjung Malaysia yang meliputi Thailand, Malaysia, hingga Singapura, inilah kawasan lautan dengan intensitas pelayaran paling tinggi. Di jalur ini, sedikitnya 209 kapal melintas setiap harinya atau sembilan kapal per jam, atau satu kapal per tujuh 7 menit. Kedekatannya dengan Kepulauan Riau membuat perairan ini rawan aktivitas penyelundupan, mulai dari narkotika, pakaian bekas, solar, hingga amonium nitrat---bahan baku pembuat bom.

"Kembali meningkatnya tingkat penyelundupan dari negara jiran menandakan bahwa para penyelundup tidak jera sehingga harus diperketat, dan yang kita khawatirkan jika aksi penyelundupan tersebut berhubungan dengan keamanan negara seperti penyelundupan amonium nitrat," kata Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Heru Pambudi, belum lama ini. Pihaknya mencatat, makin tingginya intensitas penyelundupan barang ilegal di Selat Malaka, seperti pakaian bekas (ballpress), produk pangan meliputi bawang, beras, gula, narkotika, juga bahan baku bom yang berasal dari negara Malaysia, dengan menggunakan kapal-kapal kayu yang dibawa masuk ke sepanjang pantai Timur Sumatra.

Untuk mendukung upaya ini, sebanyak 16 kapal patroli disiagakan, terdiri dari 6 kapal fast patrol boat (FPB) 28 meter, 8 kapal speed boat, dan 2 kapal very slender vessel (VSV). Heru mencontohkan, keberhasilan Operasi Gerhana yang dilaksanakan pada 7 April lalu hingga 6 Mei 2016. Tim patroli DJBC berhasil mengamankan 2.050 karung amonium nitrat asal Pasir Gudang, Malaysia, senilai Rp6,6 miliar di perairan 30 mil Timur Laut, Perairan Berakit, Kepulauan Riau. Barang itu diangkut oleh KM Harapan Kita B 29 dengan nomor lambung kapal 769.

Sekitar 300 personel terlatih Bea dan Cukai se-Sumatra diturunkan dalam operasi itu, dengan melibatkan sejumlah instansi terkait, seperti TNI-AL dan kepolisian. Penyelundupan bahan pembuat bom tidak hanya terjadi tahun ini. Pada Agustus 2015, Kabid Penindakan dan Sarana Operasi DJBC Khusus Kepri, Raden Evy Suhartantyo, menambahkan pihaknya menyita 2.010 karung atau sekitar 50 ton amonium nitrat asal Pasir Gudang, Johor Baru, Malaysia.

"Penyitaan bahan pembuat bom bukan barang baru bagi kami. Meski saat diperiksa, nakhoda mengaku akan menjualnya ke nelayan di Sulawesi, kami yakin amonium nitrat itu juga dijadikan bahan pembuatan bom," lanjut Evy. Ia memastikan di lautan penyelundup tidak hanya memasukkan barang yang bernilai ekonomis. "Mereka juga menyelundupkan barang terkait terorisme. Itu juga menjadi kewajiban kami untuk mencegahnya," tandas Evy. Upaya mengamankan laut khususnya di perbatasan memang bukan hal mudah, melainkan bukan tidak mungkin. (HK/N-4)