Kementerian ATR Serahkan 17.489 Sertifikat ke Petani

KEMENTERIAN Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional terus mendorong masyarakat untuk memperoleh status kepemilikan lahan sebagai tempat hidup dan meningkatkan perekonomian. Untuk itu, program reformasi agraria pun diluncurkan.

"Sasarannya ialah lahan perkebunan yang pernah mendapatkan izin, tapi tidak termanfaatkan, lahan perkebunan yang habis masa pakai dan kemampuan menggarapnya kurang dari 50%, serta tanah negara. Pemerintah ingin mengefektifkan tanah sehingga tidak akan membiarkan lahan tidak termanfaatkan, padahal masyarakat membutuhkan," kata Menteri ATR/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan di Cipendawa, Kecamatan Pacet, Cianjur, Jawa Barat.

Kemarin, kementerian menyerahkan sertifikat tanah untuk petani di wilayah Jabar I, yang terdiri atas Cianjur, Depok, Sukabumi, dan Bogor. Sertifikat yang sudah diterbitkan mencapai 17.489 bidang untuk luasan 4.814 hektare.

Lebih jauh, Ferry menyatakan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla akan menyerahkan 9 juta hektare lahan di seluruh Indonesia kepada petani. "Ini merupakan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat. Kami berharap dengan mengantongi status kepemilikan lahan yang sah, tanah bisa jadi tempat hidup dan bisa meningkatkan kesejahteraan."

Dia menambahkan, pemerintah akan mencabut izin perusahaan yang mengantongi hak guna usaha (HGU) tapi tidak mengelola lahan dengan baik. "HGU tidak boleh hanya menguntungkan perusahaan saja. Dia harus memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena HGU ialah tanah negara. Jadi, negara memiliki kedaulatan penuh atas tanah," tandas Menteri.

Gubernur Jabar Ahmad Her-yawan mengakui program Kementerian ATR sangat membantu petani. "Di Jabar, program reformasi agraria dengan pe-nyerahan sertifikat sudah tiga kali dilakukan." (BK/BB/N-2)

Pilot Mogok, Penumpang Telantar

RIBUAN penumpang maskapai penerbangan Lion Air terdampar di sejumlah bandara, kemarin. Hal itu diduga akibat aksi mogok yang dilakukan para pilot. Manajemen Lion Air mengakui ada masalah administrasi antara perusahaan dan para pilot.

"Semua sudah diselesaikan. Operasional penerbangan sudah berlangsung normal," papar Direktur Umum Lion Air, Edward Sirait, kemarin.

Ia mengakui kejadian itu membuat banyak jadwal penerbangan terlambat. "Dalam beberapa waktu mendatang, keterlambatan masih akan terjadi," ujarnya.

Atas kejadian itu, Sekretaris Perusahaan PT Angkasa Pura I Farid Indra Nugraha menyatakan pihaknya aktif mendampingi penumpang. "Kami pastikan hak-hak penumpang dipenuhi Lion Air sesuai ketentuan."

Akibat aksi itu, keterlambatan terjadi di Bandara Sam Ratulangi Manado, Sultan Hasanuddin Makassar, Bandara Internasional Lombok, Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, Bandara Adisutjipto Yogyakarta, Bandara Juanda Surabaya, Bandara Adi Soemarmo Surakarta, dan Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan.

Di Surabaya, ribuan calon penumpang Lion Air berbagai rute penerbangan sempat telantar karena semua penerbangan dengan maskapai itu mengalami keterlambatan. Sejumlah penumpang mengaku sampai harus menunggu hingga 3 jam.

"Kami pasrah saja. Pesawat yang saya tumpangi ke Lombok seharusnya berangkat pukul 07.00 WIB, tapi sampai tengah hari belum juga ada kabar," kata Dedi Ardiansyah, 35, penumpang.

Kondisi serupa juga terjadi di Surakarta. Keterlambatan pesawat Lion Air rata-rata sampai 2 jam lebih. "Jadwal keberangkatan dan kedatangan, semuanya terlambat. Wing Air relasi Surabaya-Solo juga delay," kata Kadari, petugas Angkasa Pura I Adi Soemarmo.
Dari Balikpapan, ada 8 penerbangan yang terlambat diberangkatkan. Bahkan, penumpang untuk tiga penerbangan sampai harus mendapat kompensasi Rp300 ribu per orang.

"Pemogokan pilot merugikan penumpang. Harusnya masalah di perusahaan bisa diselesaikan secara intern, sehingga tidak berdampak pada penumpang," ujar Ali, penumpang. (Pra/HS/FR/SY/AU/N-2)