Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
ANGGOOTA Komite I DPD Filep Wamafma mendesak Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin segera merespons kelangkaan stok tabung oksigen yang kini terjadi di Papua dan Papua Barat. Filep mengatakan dibutuhkan kebijakan yang cepat dan tepat untuk memenuhi kebutuhan tabung oksigen yang terus meningkat di tanah Papua beberapa pekan terakhir.
“Kami harap segera ada kebijakan yang tepat dari Menkes dalam menanggapi kasus kelangkaan tabung oksigen yang terjadi di Papua dan Papua Barat,” kata Filep, Rabu (21/7).
Dia menekankan ketersediaan tabung oksigen sangat esensial dan kebutuhan mendesak di tengah lonjakan kasus covid-19 di Papua. Pemerintah harus hadir memberikan solusi segera mengingat kapasitas daerah yang terbatas dalam memproduksi tabung oksigen di tengah situasi kritis covid-19.
“Ini merupakan kebutuhan mendesak dan terkait keselamatan jiwa rakyat Papua. Kita tahu saat ini penambahan kasus positif di kedua provinsi ini terus melonjak setiap harinya, banyak rumah sakit membutuhkan tabung oksigen segera, sedangkan pihak produsen sudah kewalahan menangani permintaan meskipun telah menambah peralatan produksi tabung oksigen,” ungkapnya.
Sejumlah rumah sakit di Papua dan Papua Barat kini mengalami kekurangan oksigen untuk kebutuhan pasien covid-19. Kebutuhan oksigen yang terus meningkat dikarenakan jumlah pasien positif covid-19 yang juga terus mengalami peningkatan.
Baca juga: Varian Delta Sudah Masuk Papua, Warga Wajib Prokes Ketat
Menurut Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Robby Kayame, kelangkaan terjadi bukan karena turunnya produksi oksigen melainkan dikarenakan terus meningkatnya kebutuhan oksigen bagi pasien covid-19.
“Rumah sakit ini kekosongan atau kekurangan oksigen. Kami sudah lakukan koordinasi dengan Bapak Gubernur melalui Bapak Sekda Papua. Kemudian, kami juga telah koordinasi di kabupaten atau rumah sakit yang stok oksigennya banyak, penderitanya tidak ada. Bagaimana realokasi, pergeseran oksigen ke daerah yang membutuhkan,” ujarnya.
Sementara itu, Juru Bicara Satgas Covid-19 Papua Barat Arnold Tiniap juga menyampaikan kondisi serupa. Menurut Arnold, sejumlah rumah sakit di Papua Barat sebelumnya telah terbantu memenuhi kebutuhan oksigen dari produksi oksigen RSUD Manokwari. Akan tetapi, akibat lonjakan kasus covid-19 yang terjadi, kini RSUD Manokwari menggunakan tabung oksigen tersebut untuk memenuhi kebutuhan pasiennya dengan mayoritas mengalami gejala berat covid-19.
"Kalau kebutuhan kami (RS Papua Barat) saat ini 80 sampai 85 tabung oksigen ukuran 2.000 liter per hari. Belum lagi rumah sakit lain. Data yang kami terima, hampir 80 persen rumah sakit di Manokwari terisi pasien covid-19," tukasnya.(OL-5)
Komnas HAM menyampaikan keprihatinan sekaligus meminta agar peristiwa penembakan yang terjadi pada aktivis HAM Yan Christian Warinussy untuk segera diusut.
KPK meminta pengelolaan Pelabuhan Waisai, Raja Ampat, Papua Barat diserahkan ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) agar pelayanan bisa menjadi optimal.
MASYARAKAT Fakfak, Papua Barat, menerima bantuan sejumlah perlengkapan untuk kebutuhan dan kesehatan. Perlengkapan tersebut berupa 11 genset dan 4 alat kesehatan ventilator.
PENGAMAT Jaringan Damai Papua, Adriana Elisabeth, berpendapat kunjungan dan pertemuan Majelis Rakyat Papua (MRP) dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tidak mewakili seluruh Papua.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menargetkan Kabupaten Manokwari di Papua Barat menjadi contoh terbaik dalam hilirisasi kelapa sawit untuk memenuhi kebutuhan domestik dan pasar ekspor.
MENTERI Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meninjau jalanya pertanaman padi dan cetak sawah di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
Kadinkes Kota Depok Mary Liziawati mengatakan beberapa hari ini kasus covid-19 di Kota Depok terus mengalami lonjakan.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati memandang belum saatnya menerapkan kebijakan Covid-19 berbayar.
Kampanyekan kembali pemakaian masker dan vaksin booster Covid-19 merupakan salah satu upaya pencegahan yang harus dilakukan masyarakat Indonesia.
Derajat kekebalan masyarakat yang mendapatkan vaksinasi ataupun yang pernah terkena covid-19 sebelumnya dan mendapatkan vaksinasi sudah mulai menurun.
Potensi peningkatan kasus Covid-19 dan pneumonia dapat meluas akibat lonjakan kerumunan dan mobilitas yang tinggi selama liburan.
Kota Tasikmalaya masih nihil kasus covid-19. Tapi upaya preventif mesti dilakukan untuk menekan potensi penyebarannya
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved