Kelola Blok Masela Maluku Minta BLK di 11 Wilayah

GUBERNUR Maluku Said Assagaff mengumpulkan para bupati dan wali kota se-Maluku untuk membahas kesiapan daerah dalam menghadapi pengelolaan Blok Masela secara on shore (darat) di Maluku, kemarin. Tujuh dari 11 kepala daerah se-Maluku hadir dalam pertemuan itu.

"Saya minta kita semua menyiapkan berbagai langkah strategis. Tentu diantaranya soal sumber daya manusia, kita minta pemerintah pusat membuka balai latihan kerja di semua kabupaten, serta kesiapan di sektor lain yang berdampak langsung," ucap Gubernur Maluku didampingi Kepala Dinas ESDM Maluku, Martha Nanlohy.

Sektor perikanan, pertanian, dan pariwisata merupakan tiga sektor yang dinilai terkait dengan rencana strategis itu.

Para bupati dan wali kota juga menyerukan agar warga Maluku Barat Daya dan Maluku Tenggara Barat tidak berkonflik dalam memperebutkan lokasi pembangunan kilang dengan cadangan 10,73 juta kaki kubik (TCF) itu.

"Nanti kita serahkan ke pemerintah pusat di mana lokasi kilang yang terbaik," kata Bupati Maluku Tenggara Anderias Rentanubun.

Hasil pertemuan ini akan dibahas kembali dalam pertemuan antara kepala daerah se-Maluku dan Menteri ESDM Sudirman Said di Jakarta, pekan ini.

Meski proyek pembangunan kilang gas bumi cair berbasis darat Blok Masela baru dibangun delapan tahun lagi, Menteri ESDM mengaku akan menyiapkan jumlah SDM lokal, lebih banyak dari kuota yang dibutuhkan, seperti permintaan Presiden. Diklat teknis bagi masyarakat di sekitar wilayah Masela mulai dibuka, bekerja sama dengan Universitas Pattimura.

Koordinasi antara Gubernur Maluku dan Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi, juga telah dilakukan pada 28 Maret agar terjadi sinergi dan kesepahaman.

SKK Migas meminta agar para pemimpin kabupaten tidak berebut lokasi pembangunan kilang. "Kami juga mohon agar menjaga tanah yang akan dipakai untuk lokasi," kata Amien saat rapat dengan Komisi VII DPR di Jakarta, kemarin.(HJ/Tes/N-4)