DPR Diminta Peduli Krisis Listrik

KRISIS listrik belum teratasi di Kalimantan Selatan. Tidak ingin berjuang sendiri, Gubernur Syahbirin Noor meminta dukungan para utusan daerah yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah untuk ikut mencari solusi mengatasinya.

"Kami berharap para utusan daerah yang ada di parlemen dapat memaksimalkan peran mereka guna membantu mengatasi krisis listrik yang sudah berlangsung cukup lama dan meresahkan masyarakat ini," papar Syahbirin saat bertemu dengan anggota DPR, DPD, dan PLN Kalsel-Kalteng, di Banjarmasin, kemarin.

Dari pertemuan itu, dia berharap ada upaya atau terobosan guna mengatasi krisis listrik. "Krisis ini merupakan masalah klasik yang selalu dihadapi Kalsel dan provinsi lain di Kalimantan. Sudah lama terjadi dan belum ada solusinya."

Krisis listrik itu dinilai memengaruhi pertumbuhan ekonomi, kehidupan masyarakat dan pemerintah daerah, serta menjadi penghambat masuknya investasi ke daerah. PLN diminta segera mengatasi kondisi itu karena warga sudah sangat resah dan beberapa kali berdemo yang berujung tindakan anarkistis terhadap fasilitas milik PLN.

Selain berharap kepada pemerintah pusat, Syahbirin akan menjajaki kemungkinan pembangunan dan pengelolaan listrik daerah.

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan PLN menyatakan defisit pasokan listrik mencapai 100 megawatt. Kondisi itu baru bisa teratasi pada Juni.

Langkah yang diambil di antaranya menyewa 50 mesin pembangkit dari Riau dan Bali berkapasitas total 50 megawatt, di samping mempercepat pembangunan jaringan transmisi PLTU Bangkanai berkapasitas 150 Mw dan PLTU Pulang Pisau berkapasitas 60 Mw.

Krisis listrik juga membuat warga Kabupaten Nias, Sumatra Utara, berhenti mendapat pasokan energi selama tiga hari. Pemadaman listrik di wilayah dengan jumlah penduduk mencapai 900 ribu jiwa itu disebabkan dua pembangkit listrik dengan daya 2x10 Mw berhenti beroperasi.

Ketua Komite II DPD Parlindungan Purba menyoroti masalah itu, kemarin. Dia menuding PLN lalai menjalankan kewajiban menjamin ketersediaan listrik di Tanah Air.

"Masalah listrik di Nias ini seperti musibah kelistrikan. Nias sudah teraliri listrik, tapi PLN tidak bisa mengontrol ketersediaan pasokan listrik di sana," tegasnya.

Ia menambahkan pemadaman selama tiga hari itu membuat seluruh aktivitas masyarakat yang bergantung pada sokongan listrik terkendala. "Kami kerap mengingatkan PT PLN untuk memantau kontinuitas kontrak atas sejumlah pembangkit sewa karena Sumatra Utara merupakan salah satu kawasan rawan biarpet," tandas Parlindungan. (DY/Tes/N-2)