Ulama Jateng Deklarasikan Komiten Cegah Terorisme

IMAM masjid dan da'i muda se-Jawa Tengah mendeklarasikan komitmen untuk mencegah dan menangkal masuknya paham radikal di wilayah provinsi tersebut. Deklarasi yang diikuti 700 imam masjid dan da'i muda tersebut dinyatakan dalam acara Dialog Pencegahan Paham Radikal, Terorisme, dan ISIS di Kota Surakarta, Kamis (31/3).

Deklarsi itu disaksikan Kepala Badan NasionaL Penanggulangan Terorisme, Tito Karnavian, anggota Dewan Pertimbangan Presiden KH Hasyim Muzadi, serta para pejabat sipil, TNI, dan Polri di wilayah eks Keresidenan Surakarta.

Tito dalam pidatonya mengatakan, radikalisme tidak cukup hanya dicegah dengan jalan penegakan hukum. Radikalisme sebagai sebuah ideologi juga harus dihadapi dengan ideologi. "Perlu kontra ideologi dengan mengenal dan melakukan moderasi terhadap konsep-konsep mereka," kata Tito.

Disinilah peran para ulama, imam masjid, dan da'i, karena merekalah yang memiliki pengetahuan memadai dalam bidang tersebut. Mereka juga memiliki pengalaman untuk memberikan penjelasan yang lebih mendalam kepada masyarakat.

Dengan keberadaan ulama, imam masjid, dan para da'i itu di garis terdepan, diharapkan upaya untuk mencegah dan menangkal penyebaran paham radikal ini menjadi lebih efektif.

"Kontra radikalisasi dengan memperkuat masyarakat utamanya kalangan mudah ini ibaratnya adalah vaksin," kata Tito.

Selain di Jawa Tengah, menurut Tito, penggalangan komitmen serupa juga akan dilakukan di Jawa Tengah, Jawa Barat, Bandung, Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Tenggara, Sumatera Utara, Lampung, dan Sulawesi Selatan.

Hasyim Muzadi dalam paparannya menyatakan, perlu kewaspadaan nasional terkait radikalisme di Indonesia, karena embrionya sudah ada. Ia membenarkan pernyataan Tito, bahwa polisi saja tidak cukup untuk mencegah dan menangkalnya. "Harus diserahkan kepada orang yang lebih memadai pemahaman ideologinya," kata Hasyim.

Dalam radikalisme, lanjut Hasyim, terdapat tiga lapisan begitu pula dara penanganannya. Yakni, ideologi, hukum, dan aksi. Bidang hukum dan aksi menjadi tugas aparat penegak hukum. Sementara ideologi yang merupakan hulunya memerlukan peran para ulama. Sebab, yang harus dilakukan adalah untuk meluruskan lagi ideologi yang merupakan embrio perpecaham umat Islam itu.

Hasyim melihat bagian hulu tersebut selama ini belum tertangani secara baik. Oleh karena itu, dia berharap pada penyempurnaan undang-undang terorisme hal tersebut diatur dan dibuatkan pola yang jelas.

Hasyim menginginkan adanya suatu gerakan terpadu dan pelatihan yang cukup kepada para ulama, utamanya yang muda-muda. Disamping itu, para ulama harus diberikan informasi yang mendalam seputar penyebaran paham radikal itu. "Selama ini para ulama hanya mendapatkan informasi dari media massa," katanya. (OL-2)