Ledakan di Unhalu, Maladministrasi Pimpinan Polri dan Kampus

PIMPINAN Polri dan Universitas Haluoleo (Unhalu) harus bertanggung jawab atas jatuhnya korban akibat ledakan granat saat latihan penanganan keamanan di dalam kampus terbesar di Kendari, Sulawesi Tenggara, (sultra) itu pada Selasa (29/3).

Hal itu ditegaskan La Ode Ida, Komisioner Ombudsman RI, dalam siaran persnya di Jakarta, Rabu (30/3). Sebagaimana diberitakan, empat orang meninggal dan delapan orang cedera fisik akibat insiden itu.
"Sungguh sangat memprihatinkan memang, sebuah proyek keamanan kolaborasi antara Polri dan kampus Unhalu justru melahirkan korban jiwa manusia," kata La Ode.

Menurut dia, peristiwa itu sudah pasti merupakan maladministrasi dari kedua belah pihak. "Pertama, latihan penanganan keamanan kok harus menggunakan alat peraga granat aktif. Seharusnya cukup granat palsu, bukan asli yang aktif," tambahnya.

Adapun kesalahan kedua, lanjut La Ode, latihan penanganan keamanan dengan peraga dari bahan berbahaya justru dilakukan di dalam kampus. "Mengapa tidak dilakukan di lapangan luas yang sepi? Ketiga, pihak pimpinan kampus telah mengizinkan, memberi ruang atau memberi fasilitas terhadap uji coba granat aktif dari para anggota Polri. Pihak kampus jelas teledor dan tanpa kontrol sama sekali terhadap uji coba penggunaan granat itu."

Selain itu, kata La Ode dalam pernyataannya, pimpinan Polri telah membiarkan aparatnya yang tidak profesional untuk melakukan pelatihan penanganan keamanan yang dinilai sangat mengherankan.

"Ketelodoran seperti itu sama sekali tidak bisa dimaafkan, apalagi jika hanya dengan alasan 'human error'. Penugasan aparat yang tak profesional merupakan tanggung jawab pimpinan Polri, setidaknya di tingkat Polda setempat. Apalagi, dilakukan di kampus yang tak punya sejarah adanya ledakan bom di dalamnya. Jadi, sungguh sangat tak ada alasan untuk dilakukan latihan penjinakan bom di kampus," tandasnya. (RO/OL-5)