Dana Desa di Papua Sulit Dipertanggungjawabkan

GUBERNUR Papua Lukas Enembe mengakui kesulitan mempertanggungjawaban penggunaan dana desa di provinsi paling timur itu. Salah satu alasannya, masyarakat beranggapan dana yang mereka terima itu dapat digunakan sesuai keinginan mereka.

"Selain itu, masih banyak warga yang tidak bisa baca tulis sehingga kesulitan merencanakan penggunaan dana tersebut," kata Gubernur di Jayapura, Rabu (30/3).

Menyikapi hal itu, lanjut Lukas, pihaknya mengharapkan pemerintah kabupaten dan kota menyediakan petugas pendamping dana desa, sehingga penggunaan dana itu dapat dioptimalkan sesuai peruntukkan.

"Di sinilah kita berharap ada pendamping yang ada bisa berperan mengawasi penggunaan dana desa itu. Kita berharap secara perlahan itu bisa terealisasi dan dipahami baik oleh masyarakat," tuturnya.

Sementara itu, Wali Kota Jayapura Benhur Tommy Mano yang ditemui secara terpisah mengakui, untuk wilayah Kota Jayapura, relatif tidak ada kesulitan dalam pertanggungjawaban dana desa.

Menurut dia, sejak 2015, total dana desa yang diterima di Kota Jayapura Rp1 miliar lebih. "Dana itu dikelola masyarakat dibantu pendamping. Penggunaan dana bantuan kampung itu diawasi sehingga diharapkan tidak terjadi penyalahgunaan," ujarnya. (MC/OL-5)