DPR Desak BPJS Tingkatkan Pelayanan

KOMISI IX DPR RI mendesak pihak BPJS Kesehatan harus menampung kritik dan keluhan masyarakat terkait masih lemahnya pelayanan. Mereka meminta pelayanan lebih diutamakan sebelum mengambil kebijakan menaikkan iuran.

"Bagaimana pun terpenting ialah pelayanan dahulu. Kalau pelayanan sudah bagus baru ditingkatkan iuran," ucap Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Asman Abnur di sela kunjungannya ke Sumatra Selatan, Senin (21/3).

Asman menambahkan, pihaknya memang sengaja ingin melihat pelayanan BPJS di Sumsel dalam kunjugannya tersebut. Bukan hanya di Palembang, melainkan juga di beberapa kabupaten/kota lainnya di provinsi itu.

"Masih harus dilihat bagaimana layanan seperti Jaminan Kesehatan Daerah dengan BPJS. Daerah masih menganggarkan dan BPJS masih melayani kesehatan yang sama. Jadi tumpang tindih pelayanan ini harus dihilangkan," terangnya.

Ia menyebut, kondisi anggaran saat ini yang tidak cukup di antaranya banyak prioritas anggaran lainnya, misalkan pendidikan, atau infrastruktur yang semuanya keteter. Apalagi, daerah banyak bertopang pada anggaran pusat. "Maka itu pertumbuhan ekonomi harus ikut dipacu," cetusnya.

Sekretaris Daerah Sumsel Mukti Sulaiman mengatakan, banyak permasalahan yang dihadapi masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan. Ia mengumpamakan banyak warga yang hanya memanfaatkan BPJS kesehatan pada saat akan berobat, akan tetapi tidak bersedia membayar iuran setelah sembuh.

"BPJS memang kewalahan dalam melayani, masyarakat maunya langsung ke rumah sakit, tidak mau ke puskesmas, dan ini yang menjadi polemik di kalangan masyarakat," kata dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel Lesty Nuraini menambahkan, pelayanan kesehatan saat ini sedikit terkendala karena keterbatasan ruang rawat inap di rumah sakit yang kerap membeludak.

"Dalam hal ini, kami mencari solusi yaitu akreditasi puskesmas. Jadi diupayakan di tahun ini 44 puskesmas akan diakreditasi, begitu pula seluruh rumah sakit yang ada di Sumatra Selatan," ungkap Lesty.

Selain itu, perlu dibangunnya rumah sakit di kabupaten/kota di Sumsel agar penanganan terhadap pasien cepat ditangani. Pemprov Sumsel telah menyiapkan layanan kesehatan, seperti Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) untuk menyiasati BPJS Kesehatan yang masih kewalahan menangani banyaknya problem masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan.

Untuk itu, pihaknya berusaha akan menangani permasalahan kesehatan ini secara serius. "Bahkan sebelum ada BPJS Kesehatan, Provinsi Sumsel sudah ada program berobat gratis hingga dirujuk keluar negeri. Kami sudah mengantisipasi dari awal. Sebab, BPJS tidak mungkin akan selesai hitungan 5 tahun mengatasi kesulitan masyarakat," terang dia. (DW/OL-5)