Gubernur Panggil PLN Banjarmasin Terkait Krisis Listrik

GUBERNUR Kalimantan Selatan Sahbirin Noor memanggil manajemen PT Perusahaan Listrik Negara wilayah Kalsel dan Kalteng untuk menjelaskan kondisi krisis listrik yang dinilai sudah sangat meresahkan masyarakat.

"PLN menargetkan pemadaman bergilir aliran listrik ke masyarakat baru berakhir pada Juni mendatang. Kita ingin meminta penjelasan dari PLN terkait persoalan krisis energi listrik yang terjadi dan bagaimana solusi penanganannya. Masalah krisis listrik ini juga akan kita laporkan ke Presiden agar dapat membantu mengatasinya," tutur Sahbirin seusai pertemuan yang juga dihadiri jajaran pemimpin redaksi sejumlah media di Kalsel, Senin (21/3) petang.

Menurut Sahbirin, pihaknya juga akan menjajaki kemungkinan pembangunan dan pengelolaan listrik daerah. "Krisis listrik ini merupakan masalah klasik dihadapi Kalsel dan provinsi lain di Kalimantan sejak lama. Kalsel punya sumber daya alam dan dana, tentunya kita akan berupaya membangun dan mengelola pembangkit sendiri nantinya," tuturnya.

Gubernur Kalsel juga mendesak PLN segera mengatasi kondisi krisis listrik, karena di lapangan masyarakat sudah sangat resah dan beberapa kali muncul aksi demo yang berujung tindakan anarkis dengan merusak fasilitas milik PLN.

Lebih jauh ia mengemukakan, persoalan krisis listrik itu menjadi bahasan utama Forum Gubernur se-Kalimantan yang mendesak adanya interkoneksi sistem kelistrikan wilayah Kalimantan.

Sementara itu, Manager Pembangkit PLN wilayah Kalsel-Kalteng Idaman Lingga mengatakan, pihaknya tidak dapat berbuat banyak terkait kondisi krisis energi listrik ini. Defisit pasokan listrik mencapai 100 megawatt saat ini ditargetkan baru bisa teratasi pada Juni mendatang.

"Defisit pasokan listrik PLN disebabkan adanya kerusakan dan program perbaikan serta pemeliharaan rutin sejumlah pembangkit utama PLN yaitu PLTU Asam-asam, Kabupaten Tanah Laut, dan PLTU Tabalong. Sejauh ini, PLN telah mengambil langkah-langkah mengatasi krisis listrik dengan menyewa 50 mesin pembangkit dari Riau dan Bali berkapasitas total 50 megawatt, katanya.

Selain itu, lanjut Idaman, juga ada upaya percepatan pembangunan jaringan transmisi PLTU Bangkanai berkapasitas 150 mw dan PLTU Pulang Pisau berkapasitas 60 mw. Sayangnya, pembangunan transmisi itu terganjal masalah ganti rugi lahan dan aksi premanisme masyarakat lokal sehingga tahapan pembangunan transmisi tertunda.

Diakuinya pula, saat ini PLN banyak mendapat kritikan masyarakat luas akibat krisis energi listrik yang terjadi. Saat ini, pasokan listrik PLN untuk dua provinsi di Kalimantan ini sebesar 436 mw, sedangkan kebutuhan masyarakat pada beban puncak mencapai 536 mw.

Lebih jauh dikatakan Idaman, pihaknya juga berharap peran dua gubernur di Kalsel dan Kalteng untuk mendesak pemerintah pusat, agar mempercepat realisasi pembangunan pembangkit baru di wilayah ini. (DY/OL-5)