Lahan Terkena Kereta Cepat Didata

SELURUH pemilik tanah di Desa Mandalasari, Kecamatan Cikalongwetan, dan Desa Nyalindung, Kecamatan Cipatat,

Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, yang terkena jalur kereta cepat Bandung-Jakarta mulai didata.

Kepala Desa Mandalasari, Adey, mengaku telah diminta PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) selaku konsorsium kereta cepat Jakarta-Bandung untuk melakukan pendataan.

"Saya mendapat informasi wilayah Mandalasari dan Nyalindung menjadi prioritas pembebasan lahan jalur kereta cepat. Saya diminta mempersiapkan data pemilik tanah," katanya, kemarin.

Warga meminta tanah dihargai secara wajar dan tidak berpatokan kepada nilai jual objek pajak (NJOP) sebesar Rp14 ribu/meter dan tertinggi Rp30 ribu/meter.

Untuk perkiraan awal, trase atau jalur kereta cepat Jakarta-Bandung akan melewati Kampung Cikuda dan Panglengseran.

Posisi kedua kampung tersebut berbatasan langsung dengan perkebunan teh milik PTPN VIII Pangelejar.

"Lahan warga yang masuk zona lintasan kereta cepat se­luas 5 ha. Kita perkirakan ada delapan rumah penduduk yang harus dipindahkan," katanya.

Jalur yang akan dilintasi kereta cepat sempat mengalami pergeseran sekitar 200 meter dari titik patok semula. Tadinya hanya melintasi Kampung Panglengseran, tapi karena pergesaran, jadi masuk Kampung Cikuda.

Untuk mendukung sarana dan prasarana pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung, Pemkab Karawang, Jabar, telah berencana membuat jalan lingkar luar yang nantinya terhubung langsung dengan stasiun kereta, tol, dan angkutan dalam kota.

Dishub juga berencana membuat trayek bus antarkota sebagai penghubung wilayah kota dan stasiun kereta cepat.

"Kita akan meminta pihak Jasa Marga terlebih dahulu, apakah diperbolehkan nanti membuka jalur tol Jakarta-Cikampek untuk lingkar luar di Km 42," ucap Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Karawang, Eka Sanatha.

Bandara baru
Dari Kalimantan Selatan dilaporkan, proyek pengembangan Bandara Syamsuddin Noor Banjarmasin menjadi bandara

internasional diharapkan segera terealisasi, setelah proses ganti rugi lahan tuntas. Pembangunan bandara itu terkendala sejak

2011 akibat adanya sengketa lahan antara masyarakat dan TNI-AU.

"Memang masih ada warga yang menolak ganti rugi dan masih ada 50 keluarga belum pindah meski ganti rugi sudah dilakukan. Tetapi, sudah ada keputusan konsinyasi dari pengadilan sehingga tahapan pembangunan bandara dapat segera dilakukan," kata General Manager PT Angkasa Pura I Bandara Syamsuddin Noor, Handy Heryudhitiawan.

Proses pembangunan bandara direncanakan dimulai April 2016. Sejauh ini telah dilakukan proses lelang tahap I meliputi pembangunan akses jalan dan apron.

Sementara itu, proses pembangunan bandara baru di DI Yogyakarta juga terus berjalan. Setelah BPN Kanwil DIY selesai melakukan pengukuran, tahap selanjutnya ialah penaksiran nilai tanah.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan mengatakan harga tanah akan dibayar sesuai dengan appraisal. "Targetnya, pada akhir Mei, nilai appraisal sudah selesai," ujarnya. (CS/DY/AT/N-4)

depi@mediaindonesia.com