Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
GUBERNUR Jawa Tengah Ganjar Pranowo siapkan posko untuk menampung aspirasi perihal Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) atau Omnibus Law.
Posko tersebut akan didirikan di sejumlah kampus, seperti di kampus Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Negeri Semarang (Unnes) dan lainnya.
“Kalau nanti poskonya di pemerintah membikin seolah-olah dikanalisasi, maka biarlah masuk kampus,” kata Ganjar dikutip dari website resmi Pemprov Jawa Tengah, Senin (12/10).
Selain itu, Ganjar mempersilakan pihak kampus bisa membuat posko serupa yang berguna untuk menampung aspirasi sampai konsultasi. Hal itu, menurutnya, sebagai langkah gotong royong dengan pihak lainnya.
Ganjar mengatakan, draf final dari UU Cipta Kerja yang disahkan DPR RI pada Senin, 5 Oktober 2020 belum juga diterbitkan. Padahal ancaman aksi penolakan penolakan terhadap Undang-Undang sapu jagat itu di seluruh kota begitu besar, bahkan berujung anarkisme.
Baca juga : Massa Hadang Demo Mahasiswa di DPRD NTT
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengundang akademisi, buruh, Kadin, hingga Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah untuk membahas UU tersebut untuk menghindari disinformasi
“Ini problem komunikasi yang harus diperbaiki,” ungkap Ganjar.
Dia berharap, usai pertemuan tersebut, tak ada lagi demo turun ke jalan, dengan kerumunan massa. Jika tetap akan menolak UU tersebut, bisa mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.
“Kami minta dengan sangat karena ada kelompok atau elemen buruh, pengusaha, kampus jangan berkerumun, ayo dong demonya yang baik, ayo dong demonya tidak merusak," ajak Ganjar saat menemani para pengunjukrasa.
"Saya tahu perasaan panjenengan, maka saat terjadi keramaian ini,nggak usahlah saya disuruh-suruh. Saya langsung telepon menteri danmenyampaikan aspirasi panjenengan semuanya," kata Ganjar. (OL-2)
PALANG Merah Indonesia (PMI) Klaten, Jawa Tengah, menyelenggarakan donor darah di Pendapa Kabupaten Klaten, Selasa (30/7). Donor darah ini diikuti ratusan orang dari berbagai kalangan.
Polri meminta Komjen Ahmad Luthfi mundur dari Korps Bhayangkara jika akan maju dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah (Jateng).
PEMERINTAH Provinsi Jawa Tengah terus berupaya mengembangkan jumlah kawasan industri di wilayahnya. Soalnya, iklim investasi di provinsi ini terus menggeliat.
PEMERINTAH Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menggelar peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-31 dan Hari Anak Nasional (HAN) ke-40 di Grha Bung Karno, Kamis (25/7).
BUPATI Klaten Sri Mulyani diwakili Sekretaris Daerah Jajang Prihono membuka kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Reguler 121 Tahun 2024 di Desa Tambong Wetan, Kecamatan Kalikotes, Klaten.
RATUSAN siswa SD dan SMP di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, mengikuti lomba drumband dalam rangka peringatan Hari Jadi Klaten ke-220 dan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 RI di Grha Bung Karno.
Personel gabungan tersebut dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI, dan instansi terkait akan diterjunkan di sekitar Jalan Merdeka Selatan.
Polri menyiapkan 1.598 personel gabungan untuk mengamankan aksi unjuk rasa Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina di Kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat.
PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) melakukan penyesuaian layanan di sejumlah rute karena adanya aksi unjuk rasa di sekitar kawasan Patung Kuda, Rabu (17/7).
Sebanyak 1.477 personel gabungan diterjunkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa dari elemen masyarakat di Kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Rabu (17/7).
Mereka menanyakan kepastian nasib siswa dari keluarga ekonomi tidak mampu (KETM) yang tesingkir di seleksi penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2024-2025.
Aksi digelar sebagai bentuk perlawanan terhadap RUU Penyiaran yang diusulkan Komisi Penyiaran Indonesia ke DPR RI
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved