Mafia Diduga Kuasai Tata Niaga Beras di Jatim

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan pemantauan tata niaga beras di Jawa Timur yang dinilai masih banyak persoalan. Hal itu dilakukan untuk mengungkap kemungkinan adanya mafia beras di provinsi tersebut.

"KPK akan turun pada Mei untuk mengecek beras. Mana yang benar, BPS (Badan Pusat Statistik) atau petani. Ini karena sering kali ada
perbedaan data," kata Gubernur Jatim Soekarwo di Surabaya ,Selasa (15/3).

Menurutnya, KPK memandang perlu turun karena menilai data produksi beras yang masih tidak konsisten antara, BPS, Kementerian Pertanian, Perum Bulog dan Kementerian Perdagangan.

Untuk memulai pemantauan tata niaga beras tersebut, KPK telah membentuk tim satuan tugas (satgas) Beras. Tim khusus yang dibentuk awal Maret itu beranggotakan lima pegawai KPK.

Dijelaskan, pembentukan satgas beras diharapkan bisa menurunkan harga beras karena rantai distribusi beras yang terlalu panjang. Akibatnya, konsumen harus membeli beras dengan harga yang tinggi.

Idealnya harga beras saat iniberada di kisaran Rp7.000 per kilogram (kg). Namun yang terjadi, harga beras saat ini mencapai Rp11.000 per kg.

"Tingginya harga beras itu dinilai berpotensi menyebabkan kerugian negara. Sebab setiap tahun pemerintah membeli beras untuk diberikan kepada masyarakat miskin lewat program beras miskin (raskin) dan harga beras yang dibeli pun ikut melambung dari harga seharusnya," kata Gubernur. (OL-2)