Akhir 2020, 5.733 BPP KostraTani Terkoneksi AWR

KEMENTERIAN Pertanian RI menargetkan 5.733 Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) terhubung Agriculture War Room (AWR) di Jakarta. Tenggat waktu terakhir, 31 Desember 2020, BPP transformasi menjadi model Komando Strategis Pembangunan Pertanian (KostraTani).

"Percepatan konektivitas 5.733 BPP mengacu Permentan Nomor 7 tahun 2020. Pemerintah daerah, provinsi hingga kabupaten dan kota, wajib mengawal program utama Kementan dan dilaporkan melalui AWR Kementan," kata Kepala BPPSDMP Kementan, Dedi Nursyamsi di Jakarta, Rabu (2/9).

Langkah percepatan dan pencapaian target mengacu instruksi Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo. Lima tugas, fungsi dan peran KostraTani: pusat data dan informasi, gerakan pembangunan pertanian, pembelajaran, konsultasi agribisnis, dan pengembangan jejaring dan kemitraan.

“Kostratani adalah menu lengkap pertanian. Hulu ke hilir. Apalagi di tengah pandemi Covid-19. Peran KostraTani lebih vital. Penyuluh tetap dan akan selalu menjadi ujung tombak pendampingan petani," kata Dedi Nursyamsi pada kegiatan Ngobrol Asyik Penyuluhan (Ngobras) Vol. 6 yang diikuti 300 petani dan penyuluh melalui zoom meeting dan live streaming via media sosial.

Menurutnya, kegiatan video conference (Vcon) melalui Agriculture War Room (AWR) mendorong Kementerian Pertanian RI (Kementan) dapat cepat mengetahui kendala lapangan. Kemudian segera memutuskan kebijakan dan solusi lapangan yang menghadang petani.

Kementan melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) dan unit kerja eselon satu Kementan lainnya mengatur jadwal video conference (Vcon) dengan BPP KostraTani di 34 provinsi via AWR. Kegiatan Ngobras Penyuluhan, misalnya diinisiasi Pusat Penyuluhan Pertanian [Pusluhtan BPPSDMP).

"Penyuluh tetap aktif turun ke lapangan mendampingi petani. Koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi penyuluh dengan Kementan melalui Vcon seperti kita lakukan saat ini. Pusat dan daerah bertemu di AWR Kementan. Tak ada sekat," kata Dedi Nursyamsi didampingi Kabid Penyelenggaraan Penyuluhan - Pusluhtan, Joko Samiyono.

Firman dari BPP di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua menanyakan perubahan biaya operasional penyuluh (BOP). Sementara Pemkab Bogor menyatakan dua BPP  belum dapat melaporkan kegiatan utama Kementan ke AWR, karena nama BPP belum tercantum pada aplikasi laporan utama Kementan.

"Kami dari penyuluh di Denpasar melaporkan tentang keterbatasan jumlah Admin di BPP," kata Ayu Sukarni dari Dinas Pertanian Kota Denpasar pada Ngobras Penyuluhan yang dipandu Kasubbid IM Septalina Pradini selaku host AWR Kementan.

Dedi Nursyamsi kemudian mengoordinasikan pertanyaan, informasi dan keluhan para penyuluh BPP KostraTani kepada pihak terkait di Kementan, yang didokumentasikan oleh Penyuluh Pusat Kementan, Pamela Fadhilah selaku notulen Ngobras Penyuluhan Vol. 6.

Dedi Nursyamsi mengingatkan kembali tentang Tahapan Pembinaan BPP KostraTani. "Ada 12 poin penting." Sosialisasi lokasi BPP diikuti sosialisasi KostraTani kepada penyuluh, camat, kepala desa dan para pemangku kepentingan di tingkat desa dan kecamatan. Kemudian pengadaan sarana dan prasarana teknologi informasi (IT) serta manajemen data/informasi pertanian.

Selanjutnya, pengelolaan updating Simluhtan, e-RDKK dan CPCL; pengelolaan aplikasi pelaporan program utama Kementan; pendampingan program utama Kementan kepada petani secara langsung; penyusunan e-RDKK dan CPCL; verifikasi CPCL; monitoring bantuan sarana produksi pertanian (Saprotan); pendampingan petani melaksanakan program utama Kementan; melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) program utama Kementan.

"Tahapan terakhir adalah melaporkan hasil kegiatan utama Kementan secara periodik kepada Kostrada di kabupaten, Kostrawil di provinsi dan KostraTanas di Kementan setiap Jumat," kata Dedi Nursyamsi. (OL-13)

Baca Juga: Gubernur Babel Tegaskan Pulau Belitung Siap Terima Wisatawan