BPN Diminta Maksimalkan Pelayanan untuk Rakyat Aceh

MENTERI Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor BPN Kota Banda Aceh, Jumat (11/3) sore. Dalam kesempatan itu, ia meminta fungsi BPN harus dioptimalisasi dalam memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat.

"Maksimalkan pelayanan. Setiap jam istirahat tetap harus ada yang jaga, karena biasanya masyarakat banyak datang ke kantor untuk mengurus sertifikat pada jam-jam istirahat kantor," ujarnya saat sidak.

Ferry juga mengharapkan petugas pelayanan Kantor BPN untuk lebih teliti mengecek berkas yang diajukan masyarakat untuk mengurus sertifikat. Jika berkas yang diajukan masyarakat tidak lengkap, petugas harus mengembalikannnya dan meminta masyarakat melengkapinya. Karena, menurutnya, pengurusan di BPN sudah seharusnya sangat cepat.

"Ketika berkas-berkas pengajuan lengkap maka sertifikat dapat segera terselesaikan. Selama ini, salah satu hal yang memperlambat proses sertifikasi ialah kurangnya berkas. Kalau diterima tapi berkas kurang, bisa jadi terlupakan ada yang belum lengkap," katanya.

Ia menambahkan, jajaran BPN di Provinsi Aceh untuk mengawal kesesuaian pemanfaatan tanah dengan tata ruang. Selain itu, mereka harus berperan untuk mengeluarkan kebijakan pertanahan sebagai proses dan perangkat reintegrasi masyarakat Aceh.

"Kita mau memfungsikan tanah di Aceh sebagai perangkat penyelesaian dan rekonsiliasi. Artinya kita mau pastikan, pascakonflik dan bencana tsunami yang melanda Aceh, masyarakat tetap dapat memanfaatkan tanah untuk tempat tinggal dan hidup. Kita juga akan berikan kemudahan," sebut politikus Partai NasDem itu.

Dengan demikian, pihaknya ingin memastikan bahwa keberadaan lahan dan tanah di Aceh dapat benar-benar difungsikan untuk kesejahteraan masyarakat. Sebagai kawasan syariat Islam, ia juga akan mendorong percepatan sertifikasi tanah-tanah wakaf. Dengan demikian, ada ketetapan hukum atas keberadaan rumah-rumah ibadah di tanah 'Serambi Mekah'.

"Kita mau lakukan proses percepatan dan mendorong sertifikasi tanah-tanah wakaf, karena di sini daerah religi dan pendidikan. Kita ingin semuanya jelas, dan BPN harus berperan," harap Ferry.

Sementara itu, yang harus dikembangkan dan prioritas menjadikan wilayah Sabang sebagai pusat perekonomian dan tujuan wisata. Oleh karena itu diperlukan penataan ruang yang lebih baik untuk ke depannya agar tanah itu terangkat untuk solusi kesejateraan masyarakat.

"Kita berpikir menjadikan Sabang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan tujuan wisata. Tata ruang akan kita peruntukkan dan manfaatkan untuk lebih memberikan kesempatan perkembangan wisata budaya lokal dan ekonomi," pungkasnya. (FD/OL-5)