Ratusan Lahan SD Negeri di Karawang Rawan Sengketa

SEDIKITNYA setengah dari 850 sekolah dasar (SD) di Karawang, Jawa Barat rawan sengketa. Pasalnya, sejumlah lahan SD di wilayah kabupaten berjuluk lumbung padi tersebut tidak memiliki sertifikat akta lahan milik pemerintah dan hanya memiliki surat keterangan desa (SKD).

"Saat ini kita terus melakukan pendataan terkait riwayat tanah desa," kata Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Karawang, Dadan Sugardan, Jumat (4/3).

Menurut Dadan kelemahan kepemilikan lahan berawal ketika banyaknya lahan hibah tidak melalui melalui perjanjian hitam putih di atas kertas, melainkan hanya sebatas lisan pemilik lahan. "Setelah kita selusuri, kita akan melakukan komunikasi kepada pemiliknya meski sudah terdapat SKD untuk menuju sertifikasi akta tanah," katanya.

Selanjutnya dia akan mendaftarkan kepada bidang aset pemkab setempat dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). "Nanti yang mengurusnya bidang aset, kita hanya melakukan pendataan," ucapnya.

Sejauh ini, kasus sengketa lahan SD terparah terjadi di kecamatan Batujaya dan Cilamaya. "Awalnya adalah hibah dari orang tua kemudian anak-anaknya menuntut agar tanah tersebut dikembalikan. Saat ini kita masih melakukan komunikasi kepada keluarganya," imbuhnya.

Dirinya berharap, keluarga yang telah mengibahkan tanahnya menjadi lahan SD dapat menerima dengan lapang dada. "Kita sangat khawatir dengan jika keluarga tidak lapang dada, pasalnya hal tersebut dapat mengganggu proses belajar mengajar anak-anak di daerah," kata dia.

Menurunya, pengurus lahan tanah SD ini merupakan kewenangan pemerintah daerah. Dia mengaku, sejauh ini untuk pengurusannya tidak melibatkan pemerintah provinsi maupun pusat. "Itu wewenangnya daerah sendiri, jadi tidak ada bantuan dari keduannya," akunya.

Sejauh ini Dadan menilai jumlah 850 SD di Kabupaten di Karawang sangat cukup. "Malahan kita gabung jika ada SD yang memiliki jumlah muridnya kurang," pungkasnya. (OL-2)